Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani (kanan) dan Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Bambang Soesatyo (kiri) berjalan keluar dari gedung KPK usai melakukan pertemuan dengan KPK, Jakarta, Jumat (15/4). KADIN bekerja sama dengan KPK menyusun program upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan pengusaha untuk mengantisipasi pengusaha melakukan praktek suap. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/16.

Jakarta, Aktual.com — Bambang Soesatyo yang juga Ketua Komisi III bidang hukum DPR mengakui bahwa dunia usaha sering dibarengi dengan suap, gratifikasi dan pemerasan karena sifat serakah sehingga tidak menaati hukum.

“Intinya kalau ada pengusaha anggota kita di daerah dipersulit soal perizinan segera dilaporkan ke KPK, termasuk di Jakarta. Contoh perizinan rumah sakit pendidikan untuk membuat sekolah itu kan panjang sekali dan lama, ada sekitar 100 lebih izin yang diurus. Ini yang kita kerja samakan dan segera melaporkan kalau ada izin yang dipersulit terutama dari segi waktu,” kata Bambang di kantor KPK, Jumatb (15/4).

Menurut Bambang, Kadin akan memberikan sanksi kepada pengusaha anggota Kadin yang memang tersebut memberikan suap atau gratifikasi kepada penyelenggara negara. “Pemberhentian dari Kadin kalau ternyata yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum.”

Hambatan Menurut Bambang, dalam pertemuan itu Kadin juga sudah mengungkapkan sejumlah hambatan dunia usaha ke KPK.

“KPK tadi sudah buat kajian di daerah: Medan, Riau, Banten, Sumatera Utara, jadi daerah itu adalah fokus reformasi birokrasi dimulai dari perizinan. Kita bersyukur KPK melakukan langkah langkah. Nanti kita berikan masukan apakah reformasi birokrasi sudah dilakukan dengan benar, perizinan sudah dilakukan dengan mudah dan biaya murah, ini yang kita harapkan.”

Bambang juga menyesalkan kasus yang menjerat Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang diduga memberikan suap kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

“Saya tidak kenal Ariesman tapi ya saya menyayangkan kalau ada pengusaha bersepakat dengan pembuat kebijakan apakah itu eksekutif legislatif yang ujungnya merugikan negara dan masyarakat.”

Politisi yang akan mengikuti pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar tersebut juga berpesan agar para pengusaha tidak berlaku serakah. “Kita sampaikan kepada kawan kawan pengurus pengusaha, dalam usaha tidak boleh serakah harus patuh pada hukum yang berlaku, kalau tidak patuh pasti negara dan masyarakat yang dirugikan. Jangan ingin kejar untuk Rp10 miliar tapi biaya pengacaranya Rp20 miliar.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS