Jakarta, Aktual.co — Tuduhan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal ‘menghilangnya’ 300 petugas Dinas Perhubungan dari ‘radar’ Pemprov karena tidak mengaktifkan GPS diakui pihak Dishub. Namun Dishub punya pembelaan. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan masalah gaji dan tunjangan yang tak kunjung cair menjadi penyebab ‘hilangnya’ petugas Dishub dari radar Pemprov.
“Kan harus ada aktivasi internet bulanan, tapi karena mungkin anak-anak belum dapat TKD jadi ada yang belum mengisi paket,” kata Benjamin, Sabtu (18/4).
Benjamin pun sudah mengadu kepada Bappeda dan BPKAD agar anggaran internet bisa dianggarkan. Tidak bisa dibebankan kepada petugas Dishub. “Saya sudah lapor ke Pak Gubernur dan beliau memaklumi. Mereka sudah berupaya agar bisa dipantau. Tapi karena aktivasi harus ada cost, jadinya seperti itu tadi. Jadi memang perlu diakomodir,” ungkapnya.
Ditingkat pejabat Dishub, Benjamin yakin masih ‘tercatat’ dalam radar pemprov. “Cuma yang dilapisan bawahnya ini alasannya itu. Setelah saya kumpulkan mereka, saya tanya satu per satu,” tandasnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta berang dengan ‘hilangnya’ 300 petugas Dishub dari radar Pemprov lantaran tidak mengaktifkan GPS saat bertugas. Ahok bahkan mengancam akan memasukkan 300 petugasnya dalam bahan evaluasi tiga bulanan PNS DKI Jakarta.
Artikel ini ditulis oleh:
