Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Pakar KAHMI Nasional, Laode Masihu Kamaluddin yang juga merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam membidangi hingga lahirnya Kementerian BUMN merasa tata kelola BUMN saat ini semakin serampangan dan menyimpang dari semangat awal mula pembentukannya Kementerian tersebut.

Terlebih holding yang diinginkan Menteri BUMN, Rini Soemarno hanya sebatas konsolidasi aset, revenue dan profit untuk meningkatkan grade supaya mempermudah pencarian pinjaman hutang bagi perusahaan.

“Semestinya holding didorong untuk membuat BUMN menjadi mandiri yang kemudian menjadi pengerak perekonomian Indonesia dalam rangka membangun peradaban bangsa. Tapi kini tidak ada design road map untuk itu, pandangan holding Menteri BUMN terlalu sempit,” Katanya di KAHMI Center Jakarta, Kamis (16/6).

Sementara Energi Watch Indonesia (EWI) mengusulkan agar Kemeterian BUMN dibubarkan karena dianggap sebagai ‘lahan basah’ bagai para pemburu pundi-pundi keuangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok,

“Ratusan BUMN dibentuk oleh negara dan awalnya berada dibawah kordinasi Kementrian keuangan.Tidak terlihat masa itu BUMN cuma jadi sekedar lapangan kerja bagi para pencari kerja politik, akan tetapi waktu itu mengedepankan profesionalitas dan kapasitas serta kapabilitas seseorang hingga bisa menduduki jabatan direktur atau komisaris di BUMN,” kata Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean, Kamis (2/6).

Lebih lanjut Ferdinand mengamati saat ini BUMN hanya menjadi ‘penyaluran syahwat’ para pencari kerja politik, sehingga tidak heran jika kinerja dari Kementerian yang dijabat oleh Rini Soemarno mengalami jeblok hingga menjerumuskan keuangan negara dan mengancam stabilitas nasional.

“Kinerjanya jeblok, malah kementrian BUMN menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pencari utang dengan berupaya menjadikan aset BUMN sebagai jaminan. Ini sangat berbahaya karena BUMN harusnya menjadi motor ekonomi bukan jadi motor hutang. seratus lebih BUMN yang ada, hanya jadi tempat penampungan para pendukung Presiden,” tukasnya.

Kemudian tambahnya, banyak BUMN yang nasibnya ‘hidup segan mati tak mau,’ Ini terjadi karena mentri BUMN, Rini Soemarno tidak melakukan pembinaan tapi hanya mengurus BUMN yang besar nilai kapitalnya dan membiarkan BUMN lainnya tidak terurus.

“Kementrian BUMN tidak bertanggung jawab secara langsung kepada publik bila terjadi polemik atas BUMN, seperti PLN dan Pertamina yang berhadapan langsung dengan publik. Jadi fungsi kementrian BUMN apa? cuma jadi calo jabatan BUMN?” timpalnya.

Utuk itu dia mengusulkan agar segera menghapus Kementrian BUMN dari nomenklatur pemerintahan, serta mengembalikan BUMN ke Kementrian Keuangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS