Jakarta, Aktual.com – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang ESDM Sammy Hamzah menyatakan sebenarnya menurunkan harga migas bisa dilakukan dengan kompetisi yang sehat dan koordinasi yang tepat dari pemerintah.
“Satu-satunya cara menurunkan harga adalah kompetisi, bukan berarti monopoli, atau diperkecil dari segi swastanya,” kata Sammy Hamzah dalam seminar bertajuk “Menempatkan Holding BUMN Energi Dalam Kerangka Ketahanan Energi yang Berkesinambungan” di Jakarta, Kamis (3/11).
Terkait dengan rencana “holding” migas antara Pertamina dan PGN, Sammy mengaku bertanya-tanya apakah tujuan dari agenda tersebut, apakah untuk memperkuat balancing sheet pertamina untuk dapat membiayai proyek sektor energi yang memang kapitalisasinya sangat besar.
Sammy berpendapat bahwa setelah mengkaji sejarah pembentukan Pertamina dan PGN, sebenarnya sudah jelas tujuan awalnya adalah terkait pembagian antara “upstream” (hulu), “midstream”, dan “downstream” (hilir).
Sedangkan permasalahan yang terjadi di dalam bidang gas di Tanah Air saat ini, ujar dia, adalah tumpang tindih tanggung jawab yang akibatnya juga terjadi inefisiensi.
Dia mengemukakan bahwa di swasta bila ada permasalahan koordinasi dalam hal pengelolaan, maka hal semacam itu seharusnya bisa diatasi di tingkat pemegang saham.
Untuk itu, ia juga berpendapat bahwa rencana holding BUMN migas tersebut perlu dikaji ulang antara lain karena dirinya melihat bahwa menumbuhan kompetisi atau persaingan itu selalu sehat.
Sammy mencontohkan bahwa konsep Pasti Pas dari Pertamina itu juga muncul karena adanya kompetisi dari beragam perusahaan migas asing yang masuk ke dalam bisnis SPBU di Indonesia.
Terkait dengan peran BUMN dalam meningkatkan ketahanan energi, Apindo menyarankan sebaiknya fokus kepada investasi infrastruktur distribusi energi seperti pipa gas dan transmisi listrik yang tingkat pengembalian investasinya relatif rendah dan sulit menarik investor swasta.
Namun, apabila infrastruktur ini tersedia maka akan banyak investor baik di hulu maupun hilir yang akan berperan menciptakan nilai ekonomi tinggi dan efek ganda bagi masyarakat.
Selain itu, BUMN energi juga dinilai perlu menyusun strategi jangka panjang untuk menguasai teknologi dan kemampuan mengelola sumber-sumber daya energi agar tidak tergantung pihak lain pada masa depan.
Sebagaimana diwartakan, rencana pembentukan holding BUMN juga diharapkan dapat memperlincah gerak korporasi dari BUMN itu sendiri dan tidak terjebak dengan keterhambatan yang kerap ada dalam lingkup birokrasi suatu negara.
“Saya kira (holding BUMN) itu isu yang sangat bagus yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan BUMN kita lebih profesional, dikelola secara lebih korporatif bukan lagi birokratif,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra.
Menurut Eka Sastra, dengan pembentukan holding tersebut maka diharapkan BUMN bisa bergerak lincah dalam koridor bisnisnya dan tidak terlalu banyak intervensi nonkorporasi yang masuk ke BUMN.
Politisi Partai Golkar itu berpendapat bahwa BUMN-BUMN di negara lain saat ini sudah menjadi pemain dunia karena pembentukan super holding yang dianggap mampu menjadi sebuah lembaga dengan korporasi yang lebih bagus dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
