Jakarta, Aktual.co — Dalam running text di sebuah stasiun televisi beberapa saat lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa “kita (Indonesia) terjebak pada pemborosan subsidi BBM”. Peneliti LSP Gede Sandra mencoba menjawab pernyataan tersebut.
“Sebenarnya ada cara untuk keluar dari jebakan subsidi, meminjam istilah Pak Jokowi. Hanya sayang, mungkin informasi tentang alternatif solusi ini tidak sampai ke Beliau. Mungkin saja karena sengaja dihalang-halangi oleh orang-orang sekitarnya, termasuk oleh tim ekonominya sendiri yang beraliran konservatif-neoliberal. Sehingga karena kurang informasi tentang alternatif subsidi BBM, kemudian Beliau jadi merasa terjebak. Wajar saja, tapi kasihan,” katanya kepada Aktual.co, Sabtu (8/11).
Seperti diketahui, pada hari yang sama peneliti senior Lingkaran Studi Indonesia (LSI) Toto Izul Fatah menyatakan bahwa tim ekonomi Jokowi tak mampu menanggapi usulan-usulan alternatif alternatif subsidi BBM dari para pakar termasuk DR Rizal Ramli tentang subsidi silang. Gede berusaha membedah lebih dalam usulan alternatif tentang subsidi silang ini.
“Sebenarnya, solusi ini sangat sederhana namun mampu menjawab tiga aspek yang selalu dituduhkan sebagai kesalahan subsidi BBM selama ini. Yaitu tentang subsidi BBM salah sasaran, subsidi BBM merupakan insentif untuk penyelundupan BBM, dan subsidi BBM menggerogoti ruang fiskal anggaran.”
Seperti diketahui, konsep subsidi silang BBM yang dikemukakan oleh DR Rizal Ramli merupakan satu-satunya di dunia, alias belum pernah diterapkan di negara manapun. Caranya adalah dengan membagi BBM menjadi 2 kelas dengan oktan dan harga yang berbeda, yaitu BBM Rakyat di harga Rp6.500 dengan nilai oktan 83 dan BBM Super di harga Rp14.000 dengan oktan 88. 
BBM Rakyat dialokasikan sebanyak 30-40% dari kuota BBM nasional untuk konsumsi sepeda motor, ojek, odong-odong, angkutan umum, traktor petani, dan nelayan. Sedangkan BBM Super, sisanya sebanyak 60-70% dari kuota BBM nasional, untuk konsumsi mobil pribadi dan kendaraan mewah. Berdasarkan perhitungan kasar, bukannya harus mensubsidi sebesar Rp 250an triliun tahun depan, negara malah akan mendapatkan untung Rp 130an triliun. 
“Artinya terdapat perbesaran ruang fiskal sebesar hampir Rp400 triliun dengan melakukan subsidi silang ini,” jelasnya.
“Tuduhan pertama tentang subsidi BBM salah sasaran jelas sudah terbantahkan, bahwa 30-40% kuota BBM Rakyat yang masih disubsidi memang benar untuk masyarakat kelas bawah. Untuk para pemilik sepeda motor, tukang ojek, odong-odong, supir angkutan, petani, dan juga para nelayan. Dapat dipastikan juga, karena kebijakan subsidi silang ini memaksa masyarakat yang lebih mampu untuk membayar lebih mahal untuk BBM Super, maka ketimpangan pendapatan akan membaik-koefisien gini pasti akan mengecil,” jelasnya.
Tuduhan kedua tentang BBM rentan diselundupkan pun dapat diredam dengan konsep ini. Karena di masyarakat lebih banyak beredar BBM Super yang harganya tinggi (Rp14.000), sekitar 60-70% kuota BBM nasional. Maka, dengan kondisi harga-harga BBM di negara-negara tetangga Indonesia yang lebih murah dari BBM Super, sehingga menjadi disinsentif untuk para mafia yang selama ini kaya raya dari penyelundupan BBM ke luar negeri. Jika para mafia mencoba selundupkan BBM Rakyat pun akan percuma saja, karena tidak akan laku mengingat bilangan oktannya yang terlalu rendah.
“Tuduhan yang ketiga juga terbantahkan. Dengan konsep subsidi silang, ruang fiskal yang terbuka nyaris sebesar Rp400 triliun. Jumlah yang sangat besar, sangat mampu digunakan untuk membiayai segala proyek infrastruktur dan hal-hal yang menurut Pak Jokowi produktif,” sambungnya. 
Tentu nilai ini dapat tercapai dengan asumsi bahwa para konsumen kelas atas tidak lari ke pom-pom bensin asing. Makanya, jika konsep ini jadi diterapkan, harus ada aturan untuk para pengusaha pom bensin asing menyangkut penetapan harga minimal produk BBMnya.

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS