Malang, Aktual.co — Program e-Budgeting yang berlaku di DKI Jakarta ternyata diniliai oleh para anggota dewan di Kota Malang, masih kurang pas bila di breakdown kepada daerah.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Malang, Samhawi, mengatakan, di daerah, khususnya, Kota Malang masih belum siap dengan penerapan E-Budgeting ala Ahok.
“Jelas berbeda, mereka daerah istimewa, kita daerah biasa, dan kita gak akan siap,” kata Samhawi, Senin (16/3) di Malang, Jawa Timur.
Ia menambahkan, bila memang diterapkan E-Budgeting, maka dari segi pengawasan, anggota legislatif akan mengalami banyak kendala.
Kondisi itu, setidaknya akan membuat pihak legislatif selaku pengawas keuangan daerah bisa jadi kedodoran mengawasi daerah.
“Kita ini kerja tim, jangan sampai ada yang lebih kuat, Legislatif dan Eksekutif posisinya sama, kita lembaga pengawas,” tegas Ketua Fraksi PKB itu.
Adapun diketahui, Kemendagri telah mengeluarkan evaluasi draft APBD versi E-Budgeting yang disepakati dalam waktu seminggu, kalaupun draft itu disetujui Kemendagri makan bisa dijadikan acuan daerah lain untuk melakukan hal yang sama.
Artikel ini ditulis oleh:
