Pontianak, Aktual.com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengatakan pada tahun 2016 Pemprov Kalbar akan menginvestasikan dana daerah ke Bank Pembangunan Daerah (Bank Kalbar) sebesar Rp80 miliar.
“Tahun 2016 mendatang kita akan menginvestasikan dana daerah kepada Bank Kalbar sebesar Rp80 miliar,” kata Christiandy di Pontianak, Minggu (6/12).
Dia menjelaskan, dana untuk investasi pada Bank Kalbar tersebut akan menggunakan dana Silpa di APBD 2015.
“Secara rinci, APBD Kalbar pada tahun 2016 mengacu pada, pendapatan sebesar Rp4,5 triliun lebih, sedangkan belanja daerah sebesar Rp4.547.492.000.000 lebih, dimana Kalbar pada tahun 2016 mendatang mengalami defisit sebesar Rp20 miliar. Namun kita tetap bisa berimbang karena diprediksikan tahun 2016 mendatang ada dana Silpa dari tahun 2015 lalu sebesar Rp100 miliar, jadi masih ada kelebihan dana Rp80 miliar,” tutur ia memaparkan.
Dari kelebihan anggaran Rp80 miliar dari dana Silpa tersebut nantinya akan digunakan untuk investasi daerah di Bank Kalbar.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Cornelis MH, meminta para pemegang saham Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) menambah penyertaan modal pada bank milik masyarakat Kalbar tersebut.
Peningkatan penyertaan modal kepada Bank Kalbar akan membuat bank yang telah berdiri sejak 1964 tersebut lebih kuat dan lebih maju lagi.
“Bank Kalbar sudah berusia 51 tahun, tapi kelasnya belum naik-naik. Saya harapkan para pemegang saham dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa menambahkan modalnya, supaya Bank Kalbar bisa naik kelas lagi,” katanya.
Dia menambahkan, dengan meningkatnya penyertaan modal dari pemda, semakin besar pula nilai deviden yang dapat diberikan Bank Kalbar kepada daerah. Sehingga, bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.
Cornelis mencontohkan, jika satu tahun, dividen yang dibagikan Bank Kalbar Rp50 miliar. Kalau Rp25 miliar dikembalikan untuk saham Bank Kalbar lagi, Rp25 miliarnya bisa untuk buat sekolah.
“Sekarang ini kabupaten/kota di Kalbar pendapatannya semua dari pemerintah nasional berupa DAU dan DAK. Kalau seandainya bisa lebih besar, seperti Bank DKI atau Bank Jawa Barat, dividen bisa Rp100 miliar sampai Rp200 miliar, dengan dividen ini, kita bisa membangun daerah kita,” kata Cornelis.
Artikel ini ditulis oleh:
