Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memukul kentongan dan membawa spanduk-spanduk penolakan revisi UU KPK saat melakukan aksi di halaman Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2/2016). Dalam aksinya mereka menolak revisi Undang-undang KPK karena dapat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Jakarta, Aktual.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penarikan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dari Program Legislasi Nasional harus atas persetujuan Presiden dengan DPR.

“Ya pertimbangan untuk menarik dari prolegnas itu sudah dibicarakan oleh DPR dan Presiden,” kata Kalla di Jakarta, Selasa (23/2).

Pada Senin (22/2) pemerintah dan DPR sepakat menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun tidak akan menghapusnya dalam Program Legislasi Nasional.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo dengan Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2).

Presiden Joko Widodo usai rapat konsultasi itu mengatakan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk melakukan sosialisasi terhadap UU KPK pascapenundaan pembahasan revisi.

Ketua DPR RI Ade Komarudin menambahkan kesepakatan penundaan revisi UU KPK tidak akan menghapuskan agenda itu dalam daftar Prolegnas.

Ade mengatakan setelah penundaan maka akan ada waktu untuk menjelaskan kepada masyarakat Indonesia tentang materi revisi UU KPK. DPR dan pemerintah, katanya, sepakat bahwa revisi UU KPK adalah untuk menguatkan lembaga antikorupsi itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS