Jakarta, Aktual.co — Sejumlah anggota Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Selatan menginginkan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris DPP Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Selatan (Kalsel) Asbullah yang juga Wakil Ketua DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu (29/10), membenarkan adanya aspirasi itu.
“Memang tampaknya berkembang aspirasi teman-teman menginginkan Pak Rudy Ariffin menjadi Ketua Umum DPP PPP, ujarnya.
“Tapi semua itu terpulang kepada beliau (Rudy Ariffin), apakah bersedia atau tidak dicalonkan sebagai Ketum DPP PPP pada muktamar partai di Jakarta, 30 Oktober-1 November 2014,” katanya menjawab Antara Kalsel.
Ia menyatakana akan hadir pada Muktamar PPP kali ini, karena sebagai penyelenggara dari Mahkamah Syariah DPP sendiri, bukan dari kubu ini dan itu.
“Kita berharap pada Muktamar PPP yang diselenggarakan mahkamah syariah partai terjadi islah antara dua kubu yang saling mengklaim kepemimpinan nasional partai,” katanya.
Mengenai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengakui kubu Rommy sebagai DPP PPP, ia menyatakan, hal tersebut mungkin menjadi salah satu agenda pembicaraan dalam muktamar nanti.
“Namun bagi PPP Kalsel tetap berpegang pada ketentuan organisasi, yaitu ketetapan Mahkamah Syariah DPP,” demikian Asbullah yang bertolak ke Jakarta Jumat pagi.
Pada kesempatan terpisah Iskandar Zulkarnain, yang juga fungsionaris DPW PPP Kalsel mempertanyakan, sikap Menteri Hukum dan HAM yang baru, yang terkesan terburu-buru mengeluarkan SK tentang DPP PPP.
“Apakah Menteri Hukum dan HAM itu tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal PPP, atau ada apa di balik itu semua?” katanya.
Ia menilai Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya, terkesan penuh pertimbangan untuk mengeluarkan SK tentang DPP PPP, dan cenderung pada penyelesaian oleh internal PPP.
Artikel ini ditulis oleh:
