Phnompenh, Aktual.com – Parlemen Kamboja pada Kamis (13/12) mengubah undang-undang untuk mengizinkan politisi terlarang mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk kembali ke politik, yang akan mencabut pengekangan atas lebih dari 100 anggota partai oposisi utama, yang dibubarkan tahun lalu.
Politisi itu diberangus Mahkamah Agung pada tahun lalu sesudah pemerintah Perdana Menteri Hun Sen menuduh Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP) merencanakan pengambilalihan kekuasaan dengan bantuan Amerika Serikat. Namun tuduhan itu ditolak.
Amendemen terhadap Undang-Undang Partai Politik itu mengikuti langkah Uni Eropa pada November untuk mengakhiri perdagangan bebas bea masuk Kamboja, sesudah pemilihan umum pada Juli mengembalikan Hun Sen ke kekuasaan, dengan partainya merebut semua kursi di parlemen.
Ke-115 anggota parlemen dari Partai Rakyat Kamboja (CPP) berkuasa itu setuju mengubah undang-undang tersebut, yang memungkinkan politisi terlarang kembali setelah mengajukan permintaan kepada perdana menteri atau menteri dalam negeri.
“Kami ingin menolak pendapat umum, yang mengatakan amendemen ini dilakukan di bawah tekanan asing,” kata anggota parlemen, Cheam Yeap, kepada parlemen, dikutip Reuters, Kamis.
“Sebenarnya, amendemen ini dilakukan dalam semangat rujuk bangsa dan tenggang rasa dari CPP, yang selalu menghormati demokrasi banyak partai,” katanya menambahkan.
Mantan anggota oposisi terlarang berpolitik hanya dapat melanjutkan kegiatan mereka jika meminta kepada perdana menteri atau Menteri Dalam Negeri Sar Kheng, kata Hun Sen dalam pidato pada Rabu. Ia tidak merinci.
Pemimpin CNRP Kem Sokha dibebaskan pada September sesudah menghabiskan lebih dari satu tahun di penjara atas tuduhan makar, tapi tetap dalam tahanan rumah di ibukota, Phnompenh.
Amendemen itu adalah upaya memecah CNRP, kata wakil presidennya, Mu Sochua, pada Kamis. “Undang-undang perubahan itu memberikan kekuasaan penuh kepada Hun Sen untuk menentukan siapa dapat dipulihkan,” kata Mu Sochua kepada Reuters.
“Masyarakat antarbangsa tidak boleh menerima sedikit demi sedikit, tetapi penyelesaian menyeluruh, yang diterima semua pihak terkait,” tambah Mu Sochua mengacu pada kelonggaran pemerintah.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
