Kamboja Kurangi Tekanan Atas Oposisi, Media Setelah Ancaman Sanksi EU

Phnom Penh, Aktual.com – Parlemen Kamboja akan meninjau kembali larangan lima-tahun atas lebih 100 anggota partai oposisi utama, yang memungkinkan mereka kembali ke politik.

Langkah tersebut diambil setelah Uni Eropa (EU) mengancam untuk meniadakan akses perdagangan bebas cukai kepada negara di Asia Tenggara itu.

Bulan lalu EU memulai prosedur formal untuk mencoret Kamboja dari prakarsa “Semuanya kecuali Senjata (EBA)” setelah Perdana Menteri Hun Sen kembali naik ke tampuk kekuasaan pada pemilihan umum Juli. Partai yang dipimpinnya menguasai semua kursi di parlemen.

“Untuk semakin memajukan demokrasi dan hukum, Majelis Nasional akan meninjau ulang peraturan-peraturan agar memungkinkan para individu memulai kembali aktivitas-aktivitas politik,” kata Kementerian Luar Negeri Kamboja, dikutip Reuters, Selasa (4/12).

Peraturan itu merujuk pada larangan Mahkamah Agung mengenai kegiatan politik oleh 118 anggota oposisi utama Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP).

Pengadilan membubarkan CNRP tahun lalu atas permintaan pemerintah setelah ada tuduhan bahwa partai itu bersekongkol untuk mengambil alih kekuasaan dengan bantuan Amerika Serikat.

Pemimpin CNRP Kem Sokha dibebaskan dari penjara pada September setelah mendekam di dalam penjara selama setahun, atas dakwaan pengkhianatan, tetapi masih dalam status tahanan rumah di ibu kota, Phnom Penh.

Wakil Ketua CNRP Mus Sochua menuntut Sokha dibebaskan, semua dakwaan dicabut dan partai tersebut dipulihkan.

Dia mengatakan kepada Reuters peradilan harus independen dan jangan menjadi alat politik.

Penindakan keras terhadap oposisi juga seiring dengan peningkatan tekanan dari Hun Sen dan para sekutunya terhadap media independen menjelang pemungutan suara pada Juli.

Harian berbahasa Inggris Cambodia Daily tutup tahun lalu setelah pemerintah memerintahkannya membayar jutaan dolar untuk pajak atau menghadapi penutupan. Sekitar 30 stasiun radio juga ditutup tahun lalu.

Radio Free Asia (RFA) yang berkedudukan di Washington menutup kantornya di Phnom Penh pada September, mengeluhkan “penindakan yang terus-menerus atas suara-suara independen”.

Stasiun-stasiun radio Kamboja juga dilarang menyiarkan Voice of America (VOA) yang didukung pemerintah AS.

Pemerintah “selalu menyatakan dukungan pada kebebasan pers dan kebebasan berekspresi”, kata Kemenlu dalam pernyataannya Senin, dengan menyatakan RFA dan VOA bebas membuka kembali kantor-kantor mereka di Kamboja.

Ant.

Artikel ini ditulis oleh: