Jakarta, Aktual.com – Karni, pemilik lima unit Metromini mengaku heran dengan kebijakan Pemprov DKI dan pemberitaan di media massa. Yang menempatkan Metromini seakan seperti kriminal saja.
Wajar saja dia mengeluhkan hal itu. Seminggu ini, empat dari lima unit Metromini miliknya masuk kandang, ditangkap Dishub DKI. Tiga dikandangin di Rawa Buaya, satu di Pulo Gebang.
Dan itu tidak gratis. Per hari, tutur Karni, pihaknya harus mengeluarkan uang Rp10 ribu buat biaya ‘parkir’ Metromini miliknya yang dikandangin Dishub DKI.
Padahal untuk sidang, baru bisa digelar setelah tiga minggu dikandangin. Alhasil jika dihitung untuk biaya ‘parkir’ satu metromini saja Karni harus mengeluarkan uang Rp210 ribu. Itu baru biaya parkir. “Untuk menebus biaya di persidangan dan tetek bengek bisa keluar Rp1 juta per mobil,” ucap dia, kepada Aktual.com, Senin (21/12).
Belum lagi menghitung kerugian akibat tidak bisa narik. Jika per hari setoran satu unit rata-rata Rp300 ribu. Maka selama tiga minggu masuk kandang, Karni kehilangan pendapatan Rp 6,3juta.
Kartini pun dibuat pusing. Megap-megap berhitung biaya yang harus dikeluarkannya untuk bebaskan empat unit metromini miliknya.
“Belum pernah ada sosialisasi soal ini. Perlakuan ke kami dari pemerintah ataupun media massa seperti melebihi kriminal. Padahal kami angkutan resmi. Tapi untuk nebus armada ngurus tetek bengek sama bayar parkir di kandang, aduh pusing saya,” ucap dia.
Belum lagi kalau ada properti Metromini yang dikandangin hilang, pihak Dishub DKI juga tidak mau tanggung jawab.
Kesal dengan itu semua, Karni mengaku lebih ingin Pemprov DKI mengganti saja unit metromininya. Jika dapat uang ganti rugi, Karni mengaku lebih memilih untuk angkat kaki dari Jakarta. “Kembali ke kampung di Trenggalek, Jawa Timur. Jualan sayur di kampung, itu rencana saya,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
