Warga menyelamatkan barang miliknya saat dilakukan penertiban permukiman warga di Rawajati, Jakarta, Kamis (1/9/2016). Permukiman warga yang berada dipinggir rel kereta api tersebut ditertibkan karena Pemprov DKI Jakarta akan mengembalikan lokasi tersebut sebagai jalur hijau.

Jakarta, Aktual.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta Pemprov DKI menghentikan proyek penggusuran besar-besaran terhadap pemukiman warga miskin di Ibukota.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Pengurus Pusat KAMMI Riko P. Tanjung menilai rentetan penggusuran terhadap rakyat miskin Ibukota adalah bentuk ketidakpedulian Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Khususnya terhadap rakyat miskin, namun akomodatif terhadap kepentingan para konglomerat.

Riko menyinggung bagaimana Ahok terkesan membela mati-matian pengembang reklamasi di Pantai Utara Jakarta. “KAMMI tegas meminta pemerintah DKI ramah kepada rakyat kecil yang juga punya hak sama dengan mereka yang punya modal,” kata dia, dalam keterangan pers, Sabtu (3/9).

KAMMI dengan tegas menolak segala bentuk tindakan represif Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok terhadap rakyat miskin Ibu Kota. Ahok diminta kedepankan cara-cara manusiawi, mengutamakan dialog dan menghindari kekerasan, dalam mengatasi setiap persoalan.

“Indonesia sudah merdeka 71 tahun, tapi kezaliman terhadap rakyat terus terjadi. Perlu diingat, bahwa negara ada untuk melindungi semua hak-hak rakyat. Jangan sampai rakyat malah tertindas di negeri sendiri, sementara warga negara asing dihamparkan karpet merah,” tutur Riko.

Kamis (1/9) lalu, Pemprov DKI diketahui menggusur permukiman warga Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Penggusuran rencananya dilanjutkan ke kawasan lain, seperti Bukit Duri atau bantaran sepanjang DAS Ciliwung yang melewati wilayah DKI. (Soemitro)

Artikel ini ditulis oleh: