Jakarta, Aktual.com-Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengajak semua pihak untuk melihat polemik pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah, dengan jernih dan kepala dingin. Lalu, semuanya disampaikan dalam gambaran yang jelas bukan sepihak.
Dengan begitu, investasi terhadap pengelolaan kekayaan sumber daya alam oleh negara melalui anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp4 triliun, bukan oleh pengusaha asing, memberikan gambaran yang utuh sekaligus memberikan pendidikan bagi masyarakat dalam melihat suatu permasalahan.
“Pro dan kontra pembangunan pabrik Semen Indonesia jadi tidak sehat jika satu pihak dan pihak lainnya menyampaikannya secara tidak utuh,” terang Andre saat dihubungi wartawan, Rabu (19/10).
Disampaikan, pihak penolak menyatakan pembangunan pabrik semen akan membuat ribuan petani tidak bisa lagi menggarap lahan pertanian dan mewariskannya kepada anak dan cucu mereka. Sementara pihak yang mendukung menyatakan pabrik semen akan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, paling tidak bagi 7 ribu kepala keluarga (KK).
Keberadaan pabrik semen akan menciptakan lapangan pekerjaan dan diversifikasi pekerjaan, pembangunan infrastruktur dari fasilitas sosial hingga fasilitas umum hingga kemajuan desa dan daerah Rembang umumnya.
Sementara yang menolak merujuk putusan MA yang memenangkan Peninjauan Kembali atas izin pendirian pabrik semen dan mempertanyakan minimnya sosialisasi yang melibatkan kepada warga hingga masalah dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) yang tidak pernah disampaikan ke masyarakat.
Diungkapkan Andre, hal yang perlu diketahui publik adalah bahwa PT Semen Indonesia hingga kini terus melakukan kegiatan pemberdayaan dan edukasi bagi warga sekitar pembanguan pabrik, berikut dana CSR hingga miliaran rupiah dalam upaya mensejahterakan warga setempat.
Selain itu, masyarakat hendaknya menyadari bahwa rakyat Indonesia sejak awal menekankan pentingnya kedaulatan bangsa. Dimana pengelolaan kekayaan sumber daya alam dilakukan oleh bangsa sendiri, bukan bangsa lain (asing).
“Semen Indonesia itu kan produk asli Indonesia, bukan produk asing. Perlu diketahui perusahaan swasta dan asing yang menguasai pasar semen di Indonesia mencapai 56 persen, kapan Indonesia bisa berdaulat kalau BUMN tidak diberi kesempatan mengembangkan diri,” kata dia.
“Kalau sampai dibatalkan, ribuan warga bakal kehilangan mata pencaharian, dari sektor riil seperti pedagang kecil dan warung makan, pekerja tambang, petugas keamanan hingga karyawan pabrik semen,” sambungnya.
Andre menyinggung rencana 10 perusahaan semen asing yang akan datang pada tahun 2017 mendatang. Apabila penolakan rencana besar bagi kedaulatan bangsa terus dilakukan, ia khawatir ke depan bangsa Indonesia akan terus-terusan menikmati produk asing alias dijajah ditanahnya sendiri.
“Kan kita harus adil pada diri-sendiri, seringkali kita marah kekayaan alam kita di ekploitasi asing, tapi giliran bangsa sendiri merangkak-rangkak mau mengeksplorasi demi kedaulatan bangsa sendiri malah ditolak. Kan aneh!,” demikian Andre.
Serupa tapi tak sama, Andre menilik polemik yang terjadi dalam diskursus perpanjangan izin ekspor konsentrat dalam rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Dimana revisi terhadap peraturan turunan Undang-undang Minerba itu berkecenderungan hanya mengakomodir kepentingan Asing, Freeport dan Newmont. Sementara perusahaan negara dalam hal ini PT Antam dan perusahaan swasta nasional kecenderungannya dianaktirikan.
*Soemitro
Artikel ini ditulis oleh:
