Kapolda: Tensi Politik di NTB Masih Meningkat

Jakarta, Aktual.com — Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Umar Septono mengatakan, tensi politik di daerah itu relatif masih meningkat pascaproses pemungutan suara di pilkada tujuh kabupaten-kota.

“Tensi masih meningkat, tetapi dalam batas-batas kewajaran. Karena masyarakat semakin sabar, semakin pintar dalam berdemokrasi,” kata Kapolda Umar Septono di Mataram, Rabu (16/12).

Menurut dia, pascapemungutan suara indikasi kerawanan seperti konflik tidak ada. Hanya saja masih banyak aksi unjuk rasa seperti yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Utara dan Kabupaten Bima.

“Tetapi itupun masih dilakukan dalam taraf biasa. Karena semua pihak masih mampu menjaga dan menerima hasil pelaksanaan pilkada,” ujarnya.

Disinggung terkait pelanggaran pemilu, seperti adanya laporan politik uang. Kapolda mengatakan bahwa ranah tersebut ada pada Panwaslu.

“Kalau soal politik uang itu ranahnya Panwaslu. Polisi belum bisa menangani langsung,” ujar dia.

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menilai situasi keamanan di provinsi itu selama proses pemungutan suara di tujuh kabupaten-kota yang melaksanakan pilkada serentak berlangsung kondusif.

“Dari hasil pantauan kami di beberapa TPS, terlebih lagi di Kabupaten Lombok Tengah. Di mana sebelumnya daerah ini masuk zona merah, tetapi faktanya semuanya sangat kondusif, begitu juga dengan kabupaten/kota lain yang melaksanakan pilkada,” kata gubernur.

Menurut dia, selain kondusifnya keamanan, partisipasi pemilih juga lebih di atas 50 persen dari jumlah pemilih. “Insya Allah semua akan berjalan lancar, begitu juga dengan di Kabupaten Bima dan Dompu,” katanya.

Gubernur menuturkan, terpenting dari tuntasnya pelaksanaan pemungutan suara adalah bagaimana masyarakat terus mengawal proses rekapitulasi di tingkat PPK yang ada di kecamatan. Sebab, seringkali ada dugaan muncul proses yang dilakukan kurang transparan.

“Kami meminta semua komponen masyarakat juga ikut memantau, karena sering kali isu yang beredar di masyarakat, tindakan kecurangan pada proses penghitungan suara sering terjadi di tingkat PPK,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu