Jakarta, Aktual.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungannya untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian unggulan Indonesia di dunia.
Dukungan tersebut disampaikannya usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Polri dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Rupatama, Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/11).
“Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS) yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan PJU dengan dirjen di Kementerian Pertanian,” kata Sigit.
Jenderal bintang empat ini menjelaskan, MoU antara Polri dan Kementan dalam rangka mendorong dan mempercepat agar program-program pertanian bisa berjalan dengan hasil yang optimal.
Menurut Sigit, ada 273 juta rakyat Indonesia yang harus dipenuhi kebutuhan akan pangannya. Hal ini menjadi perhatian Polri bersama Kementan untuk mendorong produktivitas pertanian semakin hari menjadi semakin meningkat.
Namun, Sigit tidak menampik adanya tantangan di sektor pertanian yang tengah dihadapi, seperti penyempitan lahan pertanian akibat pembangunan dan modernisasi, sehingga perlu perhatian agar pemanfaatan lahan-lahan yang baru bisa dikembangkan.
“Ini menjadi program kami untuk kembangkan dua hal tersebut. Harapannya tentunya bagaimana kemudian, kami dari Polri bisa mendukung program Kementan dalam wujudkan ketahanan pangan,” tutur Sigit.
Mantan Kabareskrim ini menilai, apabila ketahanan pangan terjaga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produk pertanian.
Ia meyakini banyak produk pertanian yang bisa ditanam dan dikembangkan di Tanah Air. Tentunya didukung oleh ketersediaan lahan dan bibit berkualitas.
“Ke depan tentunya bagaimana kemudian pertanian kita bisa didorong semakin mengembangkan ekspor,” ujarnya.
Sigit mengatakan dari paparan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dalam kurun waktu dua tahun terakhir Indonesia tidak impor beras.
Hal ini, kata Sigit, menjadi prestasi tersendiri Kementan yang perlu dipertahankan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor beras.
Terkait ekspor, lanjut Sigit, akan ditingkatkan dan program “food estate” yang saat ni sedang dikembangkan menjadi konsern Polri supaya bisa berjalan sehingga Indonesia memiliki lahan pertanian, peternakan, yang luas sehingga cukup memenuhi kebutuhan seluruh bangsa Indonesia.
Tidak hanya itu, Sigit juga mengapresiasi keberhasilan sektor pertanian menyumbang produk domestik bruto (PDB) Indonesia di tengah situaso COVID-19 dengan nilai cukup besar, bahkan bisa melakukan ekspor.
“Ini sebetulnya bisa menjadi kebanggaan tersendiri, kepolisian akan terus men-support, sinergi untuk dukung agar program-program dalam mewujudkan ketahanan pangan, mengurangi impor dan memperbesar ekspor ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik,” papar Sigit.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan, kerja sama Polri dan Kementan dalam rangka menjaga ketahanan pangan sudah terjadi sejak lama.
Menurut Dedi, MoU sebelumnya juga sudah ada, dan hari ini lebih diperkuat kembali.
“Kemudian tadi Bapak Kapolri menyampaikan, di-breakdown menjadi program kerja sama (PKS) itu dirjen Kementan dengan Kabareskrim,” tutur Dedi.
PKS tersebut, menurut Dedi, terkait tengan menjaga ketersediaan distribusi pupuk, bibit, kemudian Satgas Pangan dikerjakan teknis di lapangan agar betul-betul menjamin pelaksanaan pendistribusian.
Dengan pengawalan dan upaya-upaya tersebut, kata Dedi, tentunya diharapkan hasil pertanian sesuai dengan target yang ditentukan.
“Kerja sama ini juga untuk menghindari terjadinya monopoli, penyimpangan hukum lainnya itu terjaga,” ujar mantan Kapolda Kalteng ini.
“Karena konsen Pak Mentan dan Pak Kapolri adalah kesediaan stok pangan untuk 273 juta masyarakat Indonesia itu cukup. Ke depannya justru nanti akan meningkatkan ekspor di bidang pangan,” demikian Dedi.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
A. Hilmi
