Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memberikan keterangan kepada media terkait kasus pembakaran gereja Aceh Singkil di Rumah Dinas Kapolri, Jakarta, Selasa (13/10). Kapolri mengatakan pihaknya akan mengusut tuntas kejadian tersebut serta mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/15

Jakarta, Aktual.com — Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengingatkan, aga calon kepala daerah dan tim suksesnya tidak menyinggung masalah SARA dalam kampanye Pilkada.

Sebab, sambung Badrodin, hal tersebut bisa dijerat dengan SE Kapolri Nomor 6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian atau hate speech.

“Untuk pengamanan Pilkada, kita sudah siap, tinggal menjalankan saja, tapi saya ingatkan kepada anggota agar hati-hati, karena peserta Pilkada juga bisa dikenai SE hate speech bila SARA,” kata Kapolri di Jawa Timur, Selasa (10/11).

Ketika disinggung soal kerawanan Pilkada Serentak 2015 yang pelaksanaannya di Jatim untuk 19 kabupaten-kota, Badrodin menyebutkan tingkat kerawanan politik di Jatim itu tergolong rawan.

“Di sini, kerawanan yang ada hanya kecurangan, bukan sampai konflik politik,” kata dia.

Dalam pembekalan yang diberikan kepada para Kapolres se-Jatim dan bahkan sejumlah bintara, Kapolri meminta para pimpinan kepolisian tidak menyepelekan peran anggota polisi yang bertugas di lapangan.

“Bintara itu merepresentasi kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, karena itu perannya jangan dikecilkan atau disepelekan, mereka berada paling depan saat bertugas di lapangan, mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar dia.

Dia memberi contoh saat anggota melakukan tindakan saat terjadi kecelakaan di jalan. Begitu juga ketika anggota di lapangan menangani keamanan dan masalah lain di masyarakat.

“Kalau polisi di lapangan berhasil, artinya negara hadir. Tapi kalau tidak berhasil, artinya negara tidak hadir, karena Bintara juga harus dibuat menjadi cerdas, berdaya, atau pintar,” ujarnya.

Menurutnya, pembinaan anggota yang diterapkan institusi kepolisian selama ini ada kekeliruan. “Bintara seolah-olah hanya sebagai anak buah yang harus melaksanakan perintah atasan begitu saja,” katanya lagi.

Baginya, pola seperti itu saat ini harus diubah. Menurutnya bintara harus diberdayakan, dipintarkan, agar cakap menghadapi persoalan sehari-hari di masyarakat, termasuk menghadapi Pilkada.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu