Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai bertemu Presiden Joko Widodo untuk melaporkan mutasi perwira tinggi (pati) Polri di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/9). Kapolri memastikan mutasi sejumlah perwira tinggi Polri termasuk Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Budi Waseso yang akan bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Anang Iskandar. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/nz/15

Jakarta, Aktual.com – Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyatakan, berdasar gelar perkara yang dilakukan pada September 2015, tidak ada unsur pidana dalam kasus pemindahan kios Pasar Turi saat Wali Kota Surabaya dijabat Tri Rismaharini, sehingga proses hukum kasus itu direncanakan untuk dihentikan.

“Dari hasil pemeriksaan kepolisian, tidak ada unsur pidana, sehingga harus dihentikan, tetapi memang belum dihentikan karena memang ada beberapa pergantian pejabat,” kata Badrodin di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta, Sabtu (24/10).

Badrodin menjelaskan para pedagang yang menjadi korban kebakaran ditampung di tempat penampungan sementara yang disiapkan Pemkot Surabaya.

“Setelah ini nanti selesai dibangun, para pedagang akan ditempatkan kembali di Pasar Turi itu,” katanya.

Kapolri menyebutkan menurut pengembang, pembangunan itu sudah selesai, sedangkan menurut Pemkot Surabaya belum selesai karena ada beberapa fasilitas yang perlu perbaikan mulai toilet, eskalator, keramik belum terpasang dan ada jalan masuk belum diperbaiki.

Kemudian ada informasi bahwa para pedagang keberatan karena biaya sewa dan denda cukup tinggi termasuk “service charge” sehingga mereka keberatan.

“Karena itu wali kota tidak mau memindahkan ke pasar yang sudah jadi. Nah inilah yang dibuatkan laporan ke kepolisian oleh pengembang. Memang ini diproses karena laporan tentu dilakukan penyelidikan dan penyidikan,” katanya.

Ia menyebutkan kalau pihaknya memanggil seseorang tentu hal itu dilakukan dengan menggunakan surat perintah penyidikan. “Di situ ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang disampaikan ke kejaksaan, di situ terlapornya adalah Wali Kota Surabaya yang diduga sebagai tersangka,” katanya.

Ia menyebutkan pada September 2015 sudah dilakukan gelar perkara, ada beberapa yang dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara itu memang tidak memenuhi unsur pidana sehingga akan dihentikan.

“Tetapi mengapa kok baru sekarang disampaikan kepada media oleh pihak kejaksaan. Ini yang menimbulkan ramai di media,” katanya.

Kapolri menyebutkan Sabtu ini juga rencananya pihaknya akan memanggil penyidik kasus itu untuk meminta penjelasan, bukti-bukti, apa yang sudah dilakukan dalam proses penyidikan dan penyelidikan.

Ia menyebutkan pihak kepolisian belum pernah menyebutkan Risma sebagai tersangka dalam kasus itu.

Artikel ini ditulis oleh: