Jakarta, Aktual.com – Terpidana kasus korupsi Otto Cornelis Kaligis mengatakan, Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 dan statusnya bukan sebagai pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator menyebabkan pengacara ini tidak mendapatkan remisi sehingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
“Bagaimana mungkin saya justice collaborator untuk hal yang sama sekali saya tidak ketahui,” kata O.C. Kaligis dalam sidang perkara Nomor 41/PUU-XIX/2021 yang disiarkan MK secara virtual, Kamis (26/8).
O.C. Kaligis merupakan terpidana kasus korupsi dan dihukum selama 10 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Sukamiskin Bandung, Jawa Barat.
Karena tak kunjung mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan, pengacara tersebut mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ke MK.
Lebih khusus, ayah dari aktris Velove Vexia tersebut menggugat Pasal 14 Ayat (1) UU Pemasyarakatan.
Dalam sidang yang diketuai oleh Suhartoyo dan anggota masing-masing Wahiduddin Adams dan Daniel Yusmic P. Foekh, pengacara senior tersebut mengatakan bahwa sebenarnya telah mendapatkan persetujuan untuk memperoleh remisi namun terkendala oleh dua hal itu.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan remisi melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Lapas Sukamiskin.
“Pada dasarnya remisi itu disetujui tetapi terakhir ada surat dari KPK yang menyatakan saya tidak mungkin mendapat remisi,” ujarnya.
Atas dasar surat dari KPK itu, pemohon merasa diperlakukan tidak adil dan hak konstitusionalnya dilanggar. Selain itu, menurut dia, wewenang KPK juga berakhir setelah putusan suatu perkara inkrah
Bahkan, kata dia, temuan dari DPR mengenai PP 99 Tahun 2012 dan justice collaborator tidak ada dasar hukumnya. Pendapat dari beberapa anggota DPR tersebut diajukan O.C. Kaligis dalam berkas permohonannya.
Pada sidang tersebut, O.C. Kaligis mengaku bukan pelaku sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Akan tetapi, dihukum 10 tahun penjara. Sementara itu, pelaku utama dalam kasus yang menjeratnya hanya dihukum 2 tahun.
“Saya merasa ada disparitas,” kata O.C. Kaligis.
Atas dasar-dasar tersebut, O.C. Kaligis mengajukan gugatan ke MK karena menganggap PP 99/2012 bertentangan dengan konstitusi serta bertentangan dengan TAP MPR Nomor III Tahun 2000.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
