Jakarta, Aktual.com – Aktivis lingkungan hidup Koordinator Jikalahari Woro Supartinah mengatakan pelanggaran regulasi menjadi satu dari enam dimensi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut berulang.
“Karhutla tidak selesai hanya dalam satu malam. Sistem pemberian perizinan perlu direview, begitu pula izin yang sudah ada, penegakan hukum harus ditegakkan dan beri marwah kebijakan atau aturan yang sudah ada,” kata Woro dalam Green Ramadan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumat (9/6).
Ia mengatakan dimensi karhutla di gambut karena pengelolaan hutan atau lahan gambut yang buruk, kejahatan terencana, kejahatan HAM, pelanggaran regulasi, kerusakan ekosistem dan masyarakat sebagai korban.
Potensi kerusakan ekosistem laten, menurut dia, sangat besar. Pada 2015, dampak karhutla gambut sangat berat, 7 orang di Riau dan 9 orang secara nasional meninggal dan 3 di antaranya anak-anak.
Sebanyak 97.000 orang di Riau dan 425.000 di seluruh Indonesia menderita ISPA, kerugian ekonomi mencapai Rp200 triliun secara nasional, aktivitas sekolah dan transportasi terganggu, biaya penanggulangan karhutla tidak murah sekitar Rp164 miliar pada 2014 dalam satu bulan.
Woro mengatakan berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada 17 objek perusahaan, mereka tidak melengkapi sarana dan prasarana untuk mengantisipasi karhutla.
Pelanggaran-pelanggaran lainnya yakni banyak temuan penanaman kelapa sawit dan akasia pada lahan bekas terbakar, pelanggaran HTI, perizinan, praktik penghindaran pajak, dan pemilik tidak memiliki HGU tetapi tetap beraktivitas.
Selain itu, penyelamatan korban dari karhutla memang harus diperkuat, mengingat saat masyarakat terkena dampak karhutla masih banyak yang bingung pergi kemana untuk menyelamatkan nyawanya. (ant)
Artikel ini ditulis oleh:
