Jakarta, Aktual.co — Kegaduhan yang terjadi hampir satu pekan terkait peluncuran tiga ‘kartu sakti’ yang menjadi salah satu program pemerintah Jokowi-JK, akibat tidak ‘pandainya’ para pemangku kepentingan dalam menyampaikan komunikasinya kepada publik. Terlebih, mengenai pos anggaran yang digunakan.
Demikian disampaikan Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menanggapi beda statmen yang dilontarkan dari sejumlah menteri kabinet kerja Jokowi-JK perihal pos anggaran KIP, KIS, dan KKS.
“Memang problemnya agak blunder terkait penyampaian komunikasi yang dikeluarkan (para penampuh kepentingan) yang tidak dijahit dengan bagus,” ucap Eva dalam acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11).
Ia pun juga mengakui, jika problem komunikasi dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat, terkait ketiga kartu yang merupakan janji presiden dalam Pilpres kemarin.
“Problemnya adalah kurangnya sosialisasi, dan koordinasi intenal yang seharusnya satu pintu yang statmen, kurang jahitnya saja,” ujar dia.
Untuk diketahui, Mensesneg Pratikno terlebih dahulu menyebut dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN, bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR.
Sedangkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan jika anggaran untuk tiga kartu itu berasal dari pos anggaran yang berada di APBN.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
Editor: Eka
