Jakarta, Aktual.com — Koordinator Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai bahwa tidak ada kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah pimpinan Muhammad Prasetyo yang membanggakan.
Terlebih, lanjut dia, penanganan perkara dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara oleh Kejagung yang diduga melibatkan sejumlah politisi partai NasDem tak jelas penanganannya.
Menurut Emerson pengusutan kasus tersebut syarat konflik kepentingan. Bahkan, kasus bansos yang sudah lama naik ke penyidikan sampai saat ini belum juga ada perkembangan yang signifikan.
“Jadi Jaksa Agung kan politisi NasDem prosesnya menjadi konflik kepentingan,” kata Emerson saat dihubungi wartawan, Rabu (21/10).
Apalagi, ada indikasi pengamanan dalam kasus Bansos Sumut yang terungkap dalam kasus suap Petrice Rio Capella oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Salah satu evaluasi ICW kan, kinerja Kejaksaan tidak berjalan optimal, kalau bisa Jaksa Agung itu harus diganti,” ujar Emerson.
Jadi, dia menambahkan, Jaksa Agung dari partai NasDem ini layak untuk mundur dari kursinya karena kinerjanya selama hampir setahun tidak memuaskan.
Menurut Emerson, supaya jelas perkaranya, maka kasus bansos Sumut di Kejagung harus mengimbangi dengan perkara dugaan suap pada kasus korupsi, dana bantuan sosial, tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD di Pemprov Sumut, yang menjerat mantan Sekjen Partai NasDem.
“Paling tidak kasus dana bansosnya harus diusut dua-duanya bersama kasus yang ada di KPK supaya menjadi terang,” tandasnya.
Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Indro Subianto mengatakan, pihaknya siap menerima laporan masyarakat terkait kinerja Kejagung dalam mengusut perkara.
Dengan begitu, Komjak, kata dia, akan menilai, apakah Kejagung transparan atau tidak. “Silahkan saja masyarakat lapor ke Komjak. Nanti kita akan lihat, apakah penanganan sebuah perkara masih dalam rambu kinerja Kejaksaan atau tidak,” kata Indro.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
