Namun faktanya, partai politik justru menjadi institusi yang kerap menimbulkan kegaduhan. Kasus korupsi e-KTP merupakan bukti terbaru dalam hal ini. “Kita mendorong elemen partai politik itu berfikir keras untuk menyelematkan partai politik itu. Jangan ujungnya transaksi lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Massa mengatakan jika tingkat golput pada Pemilu 2019 semakin tinggi karena adanya kasus e-KTP, maka legitimasi penguasa eksekutif dan legislatif pun akan dipertanyakan oleh masyarakat.
Andai demikian, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan muncul gerakan massa aksi besar yang tidak hanya akan menggulingkan penguasa, tetapi juga akan meruntuhkan sistem politik dan sistem tata negara yang ada.
Terlebih jika kondisi ini dibumbui oleh isu-isu seksi yang dapat memanaskan publik, seperti kedekatan pemerintah Indonesia dengan China, tersingkirnya pengusaha pribumi dalam pentas ekonomi nasional atau isu komunis.
“Bukan tidak mungkin ada people power yang menjatuhkan. Itu isu-isu yang bisa dimainkan pihak-pihak lain dengan menggunakan people power,” tutupnya.
Teuku Wildan A
(Wisnu)
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
