Kasus e-KTP Dibuka 2 Tahun Jelang Pemilu, Siap-Siap Suara Partai Penguasa Tergerus

Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik dari Indo Barometer, M Qodari menyambut baik dibukanya kembali pengusutan kasus korupsi e-KTP. Namun, karena dibuka di tahun ini yang berarti dua tahun jelang Pemilu 2019 nanti, pihaknya sangat mewaspadai adanya kepentingan politik yang bermain.

Karena bagaimana pun juga, kata dia, parpol-parpol yang terlibat salah satunya partai penguasa PDIP. Sehingga bisa jadi akan terkena dampak serius di Pemilu 2019 nanti. Makanya, dia minta pengusutan kasus ini di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan sampai menguap di tengah jalan.

“Karena bagi parpol, kasus yang paling telak dampaknya adalah kasus korupsi. Seperti dialamai Partai Demokrat yang sempat gemilang menang pemilu begitu terkena kasus korupsi Hambalang langsung anjlok,” cetus Qodari saat diskusi Polemik e-KTP, di Jakarta, Sabtu (18/3).

Menurut dia, pengalaman yang dialami Demokrat bisa terjadi pada saat kasus e-KTP ini yang kembali dibongkar. Pasalnya, banyak nama-nama parpol dan politisinya yang berada di dalam surat dakwaan itu. Salah satunya partai penguasa, PDIP.

“Jadi saya melihat, ini masalah serius bagaimana kasus e-KTP ini akan berdampak ke Pemilu 2019 nanti. Ini bisa jadi bom waktu. Seperti PDIP yang saat ini sebagai partai penguasa, kalau kadernya terkena kasus akan ada penurunan citra dan penurunan suara di Pemilu 2019 nanti,” cetus dia.

Namun demikian, kata dia, kendati parpol terlibat bakal mengalami penurunan suara, tak otomatis suara-suara itu akan beralih ke partai yang tak terlibat seperti Nasdem atau partai baru seperti Perindo. “Karena tak otomis para pemilih itu mengalihkan suaranya ke partai baru,” ujar dia.

Makanya dia pun berharap, agar pengusutan kasus ini bisa tuntas dan sesuai koridor hukum. Namun sayangnya, kata dia, perilaku Ketua KPK, Agus Raharjo saat ini terlalu genit dan kerap mengumbar opini di depan publik.

“Sebelumnya, dia sempat ngomong ‘mudah-mudahan tak ada goncangan besar. Karena akan ada nama besar di kasus e-KTP’. Padahal berdasar pengalaman, kinerja KPK akan bias jika Ketua KPK-nya terlampau genit. Makanya KPK harus selalu dikritik,” ujar dia.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan