Jakarta, Aktual.com – Pengamat Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie menilai, kasus pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 akan membawa banyak masalah. Ia pun mengaku telah membuat laporan untuk Presiden Joko Widodo.
“Laporan presiden itu tertanggal 16 Februari 2017, disitu saya sampaikan sebenarnya untuk mencapai negara maritim dunia, maka ada dua hal penting bagaimana pembangunan postur kekuatan dan proyeksinya. Dan bagaimana masalah industri pertahanan, karena itu yang harus didorong presiden demi terwujudnya kemandirian industri pertahanan,” ujar Connie dalam diskusi Forum Legislasi bertema ‘RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara dan Membedah heli AW 101’ di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (22/8).
Bila dikaitkan dengan anggaran negara dan keamanan negara, dirinya memandang bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah yang bekerja, sedangkan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio kurang kerja.
“Saya lihat Pak Tito sebagai Kapolri dia bisa menaikan anggaran keamanan Rp44 triliun tahun 2014 menjadi Rp47 triliun tahun 2017. Berarti di mata saya, Pak Tito itu sudah bisa menerangkan soal keamanan,” jelasnya.
Dibandingkan dengan Panglima TNI, kata dia, tahun 2014 Rp86 triliun, tahun 2017, Rp108 triliun dan bila dihitung secara kasar, harusnya Panglima TNI mendapat Rp668 triliun. “Kenapa TNI kita berubah, saat presiden menyatakan kita menjadi poros maritim dunia, otomatis kita menjadi negara dirgantara dunia. Tadinya kita defensif, kita menjadi ofensif,” kata Connie.
Menurut Connie, bagaimana bisa Panglima TNI mendapatkan jatah kesuksesan dengan menjadikan negara poros maritim, apakah beliau tidak bermanuver ditempat lain? Angkatan udara itu sebagai user dan paling tahu kebutuhan angkut apa yang dia perlu, termasuk AW 101 dengan cougar, ini seperti perang industri pertahanan.
“Jadi soal pengadaan AW 101 itu sudah sesuai kebutuhan TNI angkatan udara,” pungkasnya.
Laporan: Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
