Kasus Korupsi Bansos, KPK Periksa Sekda Jatim Sebagai Saksi

Jakarta, Aktual.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekda Jatim), Adhi Karyono, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait anggaran distribusi bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial.

“Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Adhi Karyono selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan mantan Kepala Biro Perencanaan Kemensos RI Tahun 2020,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (10/1).

Meskipun demikian, Ali tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Sementara itu, penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Hartono Laras, yang merupakan Mantan Sekjen Kemensos, Eric Khosasi dari pihak swasta, konsultan Irfan Suhadi, wiraswasta Metta Ariesta Soepardi Wongkaren, dan Direktur Mitra Energi Persada, Said Agust Putra.

Dalam kasus ini, KPK telah melakukan penahanan terhadap enam orang tersangka, termasuk Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018—2021, M. Kuncoro Wibowo (MKW), mantan Direktur Komersial PT BGR Persero Budi Susanto (BS), dan mantan Vice President Operasional PT BGR Persero April Churniawan (AC).

Tersangka lainnya adalah Direktur Utama Mitra Energi Persada/Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren (IW), Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdhani (RR), dan General Manager PT Trimalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto (RR).

KPK menduga tindakan para tersangka telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp127,5 miliar. Para tersangka dihadapkan pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.