Aktivis antikorupsi, Haris Azhar menduga jika terbengkalainya kasus Jasindo ini dikarenakan adanya persoalan nonteknis, seperti tekanan atau intervensi dari pihak luar. Hal ini dilontarkannya beberapa waktu lalu kepada Aktual.
“Ada persoalan non teknis di dalam KPK, bisa berupa ada tekanan atau intervensi,” ujar Haris kepada Aktual medio Januari lalu.
Ketika ditanya lebih rinci mengenai kemungkinan intervensi di dalam tubuh KPK, Haris menanggapi dengan menyatakan pimpinan KPK saat ini merupakan yang paling lemah sejak lembaga antirasuah ini berdiri.
“Jadi rentan kena intervensi dari pihak luar,” kata mantan Koordinator LSM Kontras ini.
Adanya intervensi dari luar terhadap kinerja KPK pun diamini oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Pria yang dikenal vokal ini pun mengungkapkan, tidak hanya enam kasus korupsi yang mangkrak, melainkan lebih banyak lagi.
“Ini karena KPK enggak punya sistem, lalu dipakai orang,” jelas Fahri dalam pesan singkatnya kepada Aktual pada Selasa (20/2).
Fahri sendiri enggan menjelaskan lebih lanjut tentang frasa ‘dipakai orang’ yang dilontarkannya.
Hanya saja, eks Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini menegaskan, adanya intervensi terhadap KPK berdampak pada munculnya mafia hukum dalam praktik pemberantasan korupsi di tanah air.
“Mafia sudah terbentuk, baik yang formal maupun informal,” tegasnya.
Sebelumnya, Fahri sempat menganggap KPK sebagai lembaga yang selalu membangun citra saja, alih-alih menjalankan fungsinya sebagai lembaga hukum.
“Memang tak ada jalan. Ini semua kan pencitraan. 10-12 tahun ini kan pencitraan semua. Enggak ada substansinya,” ungkap Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2015.
Politikus PKS ini beralasan, tak ada mafia kelas kakap yang mampu diungkap KPK sebagai bukti berfungsinya pemberantasan korupsi.
“Apa yang hilang sekarang? Mana mafia minyak, mana mafia gas, mana mafia tanah, mana mafia pajak, mana mafia daging? Enggak ada. Omong kosong semua itu kan, dicitrakan saja itu,” sindirnya.
Sebagai informasi, keberadaan mafia hukum di tubuh KPK juga pernah diduga oleh mantan Staff Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief dalam akun twitter pribadinya pada 2016 silam. Andi beralasan, pimpinan KPK pada saat itu justru cenderung melontarkan opini ketimbang mengungkapkan fakta-fakta perkara korupsi yang ditanganinya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
