Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mendorong, KPK memeriksa para politisi yang ada dibalik 25 perusahaan izin ekspor benih lobster.
Diantaranya Fahri Hamzah, bekas politikus PKS yang to membandari modal PT Nusa Tenggara Budidaya yang bermarkas di Gedung Cyber, Kuningan, Jakarta Selatan, terang dia.
“Jika terkait dan diduga ada permianan yang mesti ditelusuri dak diperiksa,” kata Ujang, Kamis (26/11).
Diketahui, PT Bima Sakti Mutiara, misalnya, hampir semua sahamnya dimiliki PT Arsasri Pratama. Komisaris Bima Sakti adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, putri Hashim, duduk sebagai direktur utama.
Selain itu PT Royal Samudera Nusantara terncantum nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama. Bahtiar merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerakan Indonesia Raya asal Menteri Edhy. Bahtiar juga menjadi Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Sayap Organisasi.
Ada juga PT Agro Industri Nasional. Saham perusahaan ini dikantongi oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Rauf Purnama, anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 menjabat sebagai Dirut Agrinas. Pengurus Tidar, Dirgayuza Setiawan menjadi direktur operasi.
Di jajaran komisaris Agrinas terdapat nama Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra yang kini duduk di Komisi Pertahanan DPR. Masih di barisan komisaris, bercokol Wakil Sekjen Gerindra Sudaryono. Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan, menjabat sebagai komisaris utama.
Nama di lingkaran Gerindra kian lengkap dengan ditetapkannya PT Maradeka Karya Semesta sebagai salah satu eksportir. Pemiliknya Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR dari Fraksi Gerindra.
Selain Gerindra, perusahaan pengeskpor benih lobster juga bertalian dengan Partai Keadilan Sejahtera. Kader PKS, Lalu Suryade adalah pemilik PT Alam Laut Agung, perusahaan yang mendapatkan izin ekspor.(RRI)
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i