Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan kegaduhan politik terkait ‘Papa Minta Saham’ harus dijadikan momentum bagi pemerintah dalam memperbaiki pengelolalaan perusahaan asing di Indonesia.
Selama 48 tahun kontrak karya PT Freeport Indonesia dirasa tidak mendatangkan keuntungan apa-apa bagi rakyat Indonesia.
“Yang terjadi justru adalah sebaliknya, Indonesia merugi akibat ulah Freeport dan pejabat yang mau disogok,” ujar Rizal, di Jakarta, Kamis (26/11).
Rizal mengatakan, selama ini kontrak dengan perusahaan asing, khususnya Freeport yang sudah beroperasi selama 48 tahun di Indonesia, hanya memberikan royalti 1 persen. Padahal, perusahaan lain sudah 4 hingga 5 persen.
Selain itu, limbah perusahaan Freeport dibuang begitu saja, sehingga berdampak pada rusaknya lingkungan dan menjadi penyakit. Apalagi, Freeport tidak mau divestasi dan membangun smelter seperti yang sudah diatur dalam UU.
Rizal menjelaskan, kerugian negara dari beroperasinya perusahaan Freeport selama puluhan tahun tersebut karena ulah pejabat Indonesia sendiri. Para pejabat banyak yang mau disogok agar kontrak karya Freeport bisa terus diperpanjang, meski keberadaannya merugikan masyarakat kebanyakan.
“Banyak temen asing saya yang mengatakan, bahwa pejabat di Indonesia sangat mudah untuk disogok untuk kepentingan perusahaan. Ini pejabat negara atau penjabat perusahaan?” pungkasnya.
Isu Freeport yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dan Menteri ESDM Sudirman Said merupakan momen bagus untuk mencerahkan rakyat mengenai apa yang terjadi dengan cadangan sumber daya alam di Indonesia.
“Kemana kekayaan alam Indonesia berlabuh. Padahal kita punya kekayaan alam yang melimpah, sementara rakyat kita tetap miskin dan banyak pengangguran,” tandasnya
Rizal mengimbau pengelolaan perusahaan asing harus diperbaiki secara total, tidak hanya perusahan Freeport.
Artikel ini ditulis oleh:
