Kata Din Syamsuddin, Ormas Unjuk Kekuatan Karena Negara Tidak Hadir

Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, membesuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) KH Hasyim Muzadi di RS Lavalette, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (16/1).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 itu ikut mendoakan kesembuhan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 1999-2010. Din menyatakan dirinya bersama Kiai Hasyim merasa prihatin atas kondisi kehidupan berbangsa belakangan ini.

“Kami prihatin melihat kondisi kehidupan berbangsa saat ini. Terutama antar kelompok yang mengklaim kebenaran dan menafikan kebenaran di pihak lain,” katanya kepada wartawan, Selasa (17/1).

Disampaikan, karut-marutnya kehidupan berbangsa belakangan itu salah satunya akibat terlukainya umat Islam dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pernyataan Ahok di Pulau Seribu itu memicu reaksi umat Islam di berbagai daerah.

Din menilai reaksi yang ditunjukkan umat Islam menurutnya bagian dari akumulasi terhadap perasaan keadilan dan kesenjangan di bidang perekonomian. Sektor ekonomi nasional saat ini hanya dikuasai segelintir orang, sementara kondisi ekonomi rakyat termasuk umat Islam sebagai mayoritas terpuruk.

“Saya pribadi pernah sampaikan kepada Presiden, bahwa reaksi umat Islam karena akumulasi kesenjangan yang terjadi, serta terjadinya keterpurukan ekonomi umat Islam hingga sulit dibangkitkan, kecuali ada keberpihakan dari negara,” katanya.

Mengenai perasaan ketidakadilan dalam hukum, Din menyatakan indikasi dan bukti beberapa nama pejabat kebal hukum dan bebas melakukan kesalahan. Pada gilirannya masyarakat berfikiran orang yang terindikasi dengan hukum dilindungi negara, padahal pemerintah sudah menyatakan kesamaan posisi di hadapan hukum.

Kondisi demikian jika tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan akan menyimpan potensi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu. Din menyarankan pemerintah mengedepankan dialog dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

“Diupayakanlah dialog dan jangan ada keberpihakan untuk satu kelompok saja. Saya sarankan, negara harus hadir sebagai penegak keadilan yang sejati. Disisi negara mesti hadir dengan netral, baik kementerian, kepolisian perlu berkeadilan jangan sampai berpihak,” urainya.

Din menambahkan, jika negara tidak mengayomi dan berdiri di atas semua golongan maka masing-masing kelompok akan saling menunjukkan kekuatannya. Keadaan ini tentu tidak diinginkan dalam kehidupan bernegara.

“Sudah saya sarankan dilakukan segera upaya-upaya dialog, bukan dialektika. Apalagi sekarang, terakhir di Bandung, antar pihak saling menyerang. Karena itu perlu intensif dialog,” demikian Din Syamsuddin.

Artikel ini ditulis oleh: