Soeharto memperkenalkan kata “gebuk” pada tahun 1989 yang dianggap bernada keras dan ucapan kata yang sama itu muncul lagi pada tahun 2017, juga oleh presiden RI saat ini.
Adakah hikmah dari dua kejadian antara Soeharto dan Jokowi itu? Kesimpulan sementara yang bisa diambil adalah bahwa Soeharto dan Jokowi menyadari ada pihak- pihak tertentu yang tidak menyukai mereka. Kalau terhadap Soeharto, kemungkinan besar adalah karena dia sudah begitu lama berkuasa, sedangkan Jokowi sampai saat ini baru menjadi Kepala Negara sekitar dua tahun dan enam bulan sehingga mungkin banyak orang yang merasa bahwa dia belum “bekerja maksimal”, masih baru separuh sehingga ada waktu kurang lebih dua tahun enam bulan lagi untuk menuntaskan semua program kerjanya.
Karena itu, para menteri, dirjen, sekjen semua kementerian dan lembga pemerintah nonkementerian harus didorong untuk bekerja maksimal sambil terus menyadari bahwa mereka adalah abdi masyarakat dan bukan sebaliknya, rakyat harus mencium kaki para pejabat dan kemudian memberi upeti.
Salah satu tugas utama yang harus tetap diemban Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla adalah memberantas korupsi di seluruh jajaran pemerintahan. Kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan bukti nyata bahwa korupsi, gratifikasi atau apa pun istilahnya, ternyata tidak hanya terjadi seperti dibuktikan Jokowi di Kementerian Perhubungan, tapi juga banyak sekali kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
Jika pada zaman dahulu banyak sekali kasus korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN seperti ikut sertanya semua anak Soeharto dalam berbagai proyek pemerintah sehingga bisnis mereka benar- benar “menggurita” maka sekarang Jokowi dan Jusuf Kalla harus bisa membuktikan secara nyata atau konkret bahwa tidak ada satu pun keluarga mereka yang ikut- ikutan “menggarap” proyek pemerintah yang nilainya “menggiurkan ” mata dan kantong.
Tanpa bermaksud mencari muka, maka tentu semua pihak harus tetap memberikan kesempatan kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menyelesaikan semua program dan proyek yang telah dijanjikannya dan kemudian baru menentukan pilihan pada pemilihan presiden pada tahun 2019.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
