Jakarta, Aktual.Com-Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan pengungkapan sejumlah nama anggota DPR dan pejabat pemerintah yang diduga terlibat kasus korupsi e-KTP menunjukan jika partai politik belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat.
“Hampir semua partai di sana. Semua anggota atau pejabat partai sama-sama maling. Dan ini jadi mengonfirmasi kebencian publik terhadap politik buruk yang dipraktikan partai politik,” cetus Haris di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Minggu (12/3/2017).
Tak hanya itu saja, Haris berpendapat hal itu juga memperlihatkan jika keributan antarpartai dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 hanya sebuah dagelan semata. Lantaran meskipun saat ini partai-partai saling berseberangan saat menjagokan calon kepala daerah, namun di sisi lain hal, partai-partai itu malah justru bersekongkol mencuri uang rakyat.
“Kalau lihat dari partai-partai yang ada dibelakang korupsi ini mengonfirmasi bahwa ribut-ribut pilkada cuma dagelan saja,” cetus dia.
Haris berharap kepada para pejabat publik yang diduga terlibat dalam kasus ini, sejatinya harus dinonaktifkan terlebih dahulu agar pengusutan kasusnya berjalan lancar.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
