Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim Untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, menilai ada rencana lain dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menemui Anies Baswedan-Sandiaga Uno terkait mega proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Rencana Luhut tersebut bisa dinilai sebagai bentuk intervensi dari pemerintah pusat terhadap Anies. Calon gubernur DKI yang sejak awal berbicara keras mengenai proyek reklamasi.
“Kewenangan pengelolaan Teluk Jakarta sepenuhnya menjadi otoritas Gubernur DKI Jakarta. Kewenangan pemerintah pusat sebatas memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan,” jelas Abdul kepada Aktual melalui pesan singkatnya, Minggu (23/4).
Menurutnya, pemerintah pusat tidak bisa melakukan intervensi atas kebijakan yang akan dibuat oleh suatu pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta. Dalam konteks reklamasi, pemerintah pusat disebutnya hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Pemberian rekomendasi harus mempertimbangkan kepentingan khalayak luas. Dalam hal ini masyarakat pesisir di Teluk Jakarta,” tegas Abdul.
Seperti yang diketahui, Luhut berencana untuk menemui Anies-Sandi untuk membahas masalah reklamasi. Hal ini diungkapkan Luhut kepada wartawan pada Kamis (20/4) lalu.
Selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies-Sandi kerap menggembar gemborkan akan menghentikan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
(Teuku Wildan)
Artikel ini ditulis oleh:
