Jakarta, Aktual.com – Presiden Jokowi dinilai seenaknya berbicara soal amputasi anggaran kepada publik. Pasalnya, pernyataannya sangatlah kontradiktif dengan realita yang terjadi.
Center for Budget Analysis (CBA) mencatat pada tahun 2016 ini, semua kementerian atau lembaga negara yang diamputasi bukan disebabkan penghematan anggaran, tetapi penerimaan negara yang sedang “jeblok” karena kegagalan pemerintahnya sendiri.
Dalam APBN Perubahaan 2016, defisit masih sangat besar senilai Rp 296.7 Trililun. Walaupun telah terjadi amputasi anggaran pada setiap kementerian atau lembaga negara.
“Kalau alokasi anggaran untuk kepentingan dan kebutuhan mantan pejabat tinggi negara atau pejabat tinggi negara yang aktif, tidak pernah kurang, dan harus selalu disediakan. Seperti untuk pembangunan rumah wakil Presiden Jusuf Kalla disediakan alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp.15 milyar, dan pembangunan rumah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar Rp.4.5 milyar,” ujar Direktur CBA Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Senin (22/8).
Yang paling pedih dan membuat nyeri hati, lanjutnya, pihak setneg tidak mengurungkan niat sedikitpun untuk rencana membeli mobil VVIP Kepresidenan yang mewah.
“Walaupun terjadi defisit anggaran dalam APBN Perubahaan 2016, dan amputasi anggaran pada kementerian, Setneg seperti ngotot ingin beli mobil yang mewah banget,” cetusnya.
Uchok mengungkapkan pada tahun 2016, sesuai dengan dokumen rencana umum pengadaan, Setneg akan melakukan pengadaan kenderaan bermotor roda 4 untuk kenderaan VVIP Kepresidenan dengan nilai sebesar Rp.26.372.500.000 untuk 2 unit kendaraan.
“Berarti satu kenderaan VVIP kepresidenan, punya pagu alokasi yang disediakan setneg sebesar Rp.13.186.250.000,” ungkapnya.
Dari gambaran tersebut, kata Uchok, CBA menilai pembelian mobil VVIP kepresidenan itu bukan hanya pemborosan anggaran dalam APBN. Tetapi juga merusak akal sehat publik yang dengan seenak-enak membeli mobil VVIP tanpa melihat pendapatan rakyat yang semakin menurun dratis. Karena itu, CBA meminta agar Setneg membatalkan pembelian mobil VVIP.
“Ngapain presiden atau pihak istana pakai mobil VVIP ,kalau rakyat tambah miskin. Dan presiden Jokowi harus konsisten dengan pernyataannya, kalau menyatakan penghematan, seharusnya dimulai dari diri pribadi presiden Jokowi dong, bukan lebih dulu melakukan amputasi anggaran pada tiap kementerian,” tegas Uchok.
CBA juga meminta komisi II DPR agar mendesak Setneg untuk membatalkan pembelian mobil VVIP kepresidenan tersebut.
“Daripada beli mobil mahal atau VVIP Kepresidenan, akan lebih baik beli mobil esemka yang harga satu unit sebesar Rp.75.000.000, maka pihak istana bisa beli mobil esemka sebanyak 352 unit,” tandas Uchok.
Laporan: Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
