Jakarta, aktual.com – Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Arab Saudi terkait evaluasi sementara pilot project sistem penempatan satu kanal (SPSK) di Arab Saudi mendadak ramai beredar di platform pesan singkat whatsapp, Selasa (18/4) malam. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BP2MI.
Surat yang diparaf Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi (KAS), Abdul Aziz Ahmad tertanggal 13 April 2023 tersebut, mengungkap sejumlah kendala penerapan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan skema SPSK di Arab Saudi.
Menurut KBRI Riyadh, secara umum penempatan PMI dengan SPSK belum berjalan dengan baik. Hal itu ditandai dengan rendahnya minat perusahaan besar di Saudi terhadap skema SPSK ini. Terlebih, suplai penempatan PMI dari Indonesia juga dianggap terlalu lambat.
“Ditandai dengan rendahnya minat mega company (syarikah) dan lambannya supply dari Indonesia,” tulis surat tersebut.
Apalagi, ungkap surat tersebut, sejak Januari 2023 hingga saat ini KBRI baru menerima berkas pengajuan penempatan (Job order/demand letter) PMI dari satu syarikah (holoul) saja. Dan dari pengajuan tersebut ternyata baru 2 (dua) orang yang sudah mengajukan endorsement perjanjian kerja.
Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan PMI (P2MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rendra Setiawan mengkonfirmasi surat KBRI Riyadh yang beredar itu. Rendra mengaku pihaknya akan segera membalas surat tersebut.
“Iya saya akan membalas brafaks tersebut. Lagi dibuat,” ujar Rendra seperti dikutip dari VoiceIndonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Megel Jekson
