Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (31/10). Ahok sedianya akan melakukan diskusi terkait solusi untuk meminimalisir penyelewengan di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, terutama untuk tata niaga daging sapi yang diduga melibatkan BUMD PD Dharma Jaya.
Setibanya di kantor KPK, Ahok membenarkan akan mendiskusikan soal PD Dharma Jaya. “Kita mau diskusi soal Dharma Jaya perdagangan sapi sama mau mendaftarkan LHKPN para ekslon 1-4,” kata Ahok di Gedung KPK.
Dia mengatakan seluruh pejabat struktural di DKI Jakarta, wajib untuk melaporkan LHKPN ke KPK. Hal tersebut bertujuan untuk memonitor para pejabat yang diduga terindikasi melakukan korupsi. “Semua harus lapor semua ya karena pejabat struktural,” kata dia,
Adapun perusahaan Dharma Jaya merupakan perusahaan milik pemprov DKI jakarta yang menyediakan dan menampung ternak potong, mengelola rumah potong hewan, penyediaan tempat penyimpanan daging dan pendistribusian sekaligus pemasaran daging. Tahun lalu, mantan Gubernur Jokowi juga sempat mewacanakan untuk menutup PD Dharma Jaya lantaran kuatnya dugaan korupsi di perusahaan itu.
Sebelumnya tahun lalu, BPK mengungkapkan ada 14 temuan dengan indikasi kerugian negara senilai Rp 4,9 miliar yang didapat dari pemeriksaan PD Dharma Jaya dalam tahun buku 2010/2011. BUMD ini juga disebutkan tak pernah memberikan satu rupiah pun ke dalam pendapatan asli daerah.
Selain membahas soal daging, Ahok akan berdiskusi dengan KPK dan ICW soal penyelenggaraan birokrasi yang bebas korupsi. Dia berencana untuk membuat aturan agar seluruh pejabat PNS DKI mulai dari eselon IV untuk melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) ke KPK.
”Termasuk membicarakan soal hal ini, jadi kita harus berani tangkep ini. (Korupsi) Ini mah sudah bukan rahasia umum, sudah lama ini,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Wisnu
Editor: Nebby
