Jakarta, Aktual.com – Rencana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke pulau Kalimantan jangan sampai memperberat beban perekonomian dalam merancang beragam infrastruktur baru yang memadai guna membuat suatu tata kota yang tepat sebagai pusat pemerintahan.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rilis, Jumat (7/7), menyatakan perpindahan ibukota bukannya menumbuhkan tetapi justru menggerus ekonomi negara.
Menurut dia, hal tersebut akan menambah beban negara antara lain besarnya anggaran yang dibutuhkan guna membangun infrastruktur baru serta memiliki dampak yang signifikan kepada warga.
“Masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan perizinan dari pemerintah pusat,” ucapnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa selain infrastruktur perekonomian yang terpusat di Jawa, sekitar 60-70 persen penduduk Indonesia tersebar di pulau ini.
Karenanya, ia menilai implementasi rencana pemindahan ibukota tersebut akan sukar dilakukan, terlebih karena masyarakat dan pemangku kepentingannya juga terpusat di Jawa.
Sebelumnya, konsep Megapolitan yang menggabungkan antara wilayah DKI Jakarta dengan beberapa kota administrasi di sekelilingnya dinilai merupakan alternatif dari wacana pemindahan ibukota yang rencana untuk itu sedang digodok pemerintah.
“Saya sampai sekarang masih menganggap teori Megapolitan Bang Yos (mantan Gubernur DKI Sutiyoso) masih masuk akal,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Jakarta, Selasa (4/7).
Menurut dia, teori Megapolitan tersebut masuk akal antara lain mengingat beragam kondisi yang ada di wilayah DKI Jakarta pada saat ini.
Ia mengingatkan bahwa pada saat ini, semua pejabat negara dan lembaga negara masih ada di Jakarta.
Dengan demikian, lanjutnya, bila pemindahan ibu kota jadi dilaksanakan mulai tahun 2018 sesuai dengan wacana yang sedang berkembang di masyarakat, Fahri menilai bahwa hal tersebut masih perlu dikaji lebih cermat dan mendalam lagi.
Fahri juga menyayangkan bahwa terkait hal itu, terlihat masih belum adanya rembukan bersama seperti dengan sejumlah kepala daerah lainnya di sekitar Jakarta untuk membicarakan permasalahan tersebut.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
