Jakarta, Aktual.com – Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hanya mampu menekan rakyat menengah bawah untuk menggenjot pendapatan negara, sebagai preseden buruk bagi sejarah Indonesia.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad Hafizs Thohir saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/9).
“(Banyak kebijakannya) itu yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, dan menjadi preseden buruk bagi negara republik Indonesia yang hampir 50% (125 juta) rakyatnya masih belum sejahtera,” kata Hafizs.
Ia menjelaskan bahwa ketika ekonomi tengah mengalami hambatan atau penurunan, seharusnya bukan justru melakukan pengetatan dengan menekan pungutan pajak.
“Dalam rumusan ekonomi harusnya pajak harus melalukan relaksasi manakala ekonomi sedang mengalami hambatan, bukannya malah harus dikencangkan seperti itu,” tegas politikus PAN tersebut.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah kebijakan Menteri Keuangan yang menekan penguatan pajak kepada rakyat menengah kecil adanya motif tertentu yang sedang dijalankan mantan direktur pelaksana Bank Dunia.
“Saya kira tidak ada motif ini murni salah resep aja, sektor rill gak bergerak, konsumsi stagnan dan ini yang menyebabkan pertumbuhan tidak sesuai target sehingga penerimaan negara jadi meleset,” pungkasnya.
Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Arbie Marwan
