Personel gabungan Polri, TNI, dan instansi lainnya telah dikerahkan untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di DKI Jakarta, dengan pola pengamanan satu TPS dijaga satu polisi, satu TNI dan dibantu Satpol PP dengan total keseluruhan pengaman TPS, 64.726 personel gabungan. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com- Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono menegaskan pelayanan publik yang dilakukan Pemprov DKI selama ini tidak lantas mesti dikaitkan dengan persoalan penyelenggaraan Pilgub DKI.

“Mau setelah atau sebelum pilkada, (kebijakan) jalan terus,” tegas Sumarsono di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis 13 April 2017.

Jika pemerintah daerah terlalu fokus pada politik, tentu saja hal ini dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Disisi lain kata dia, sulit bagi Pemprov DKI jika terus menimbang-nimbang urusan politik saat hendak menerapkan kebijakan baru. Seperti halnya jika kebijakan tersebut harus menunggu pesta demokrasi seperti pilkada atau pilpres rampung, tentu saja hal itu sulit.

“Kapan warga dapat pelayanan?” tanya dia.

Dengan demikian, Sumarsono berharap kepada publik untu bisa memisahkan antara fungsi pemerintahan dengan fungsi demokrasi lewat Pilgub. Lantaran hal itu tidak selalu saling terkait.

Kebijakan baru yang dimiliki Pemprov DKI seperti bedah rumah atau integrasi transportasi, kata Sumarsono akan terus dilanjutkan.

“Bagaimana pun situasinya, kebijakan diteruskan karena rakyat membutuhkan.” tukas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Bawaan Situs