Kebijakan Sekolah Akibatkan Siswa SMKN 9 Terpecah Dua Kubu

Jakarta, Aktual.com – Puluhan pelajar SMKN 9 Muarojambi Provinsi Jambi, Senin, mendatangi kantor Gubernur Jambi menuntut kepala sekolah mereka turun dari jabatannya karena ada pungutan uang komite sebesar Rp50 ribu per bulan.

Para pelajar minta Gubernur Jambi Zumi Zola agar menghapus program komite sekolah karena siswa menilai sekolah mereka merupakan sekolah negeri dan ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Gubernur Jambi Zumi Zola saat menerima aspirasi siswa SMKN 9 Muarojambi itu menyatakan akan segera mengirim tim investigasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Inspektorat untuk mengevaluasi baik dari kepala sekolah, guru PNS dan honorer serta keuangan sekolah yang dianggap bermasalah.

“Kesimpulannya, besok langsung kita kirim tim, dan dalam tiga hari ditargetkan selesai,” kata Zola, Senin (9/1).

Selain puluhan siswa yang berdemo menuntut penghapusan uang komite sekolah, belasan siswa dari sekolah yang sama juga datang dan justru mendukung terhadap kebijakan sekolah.

“Ada pro dan kontra. Ada kubu yang mempermasalahkan dan ada kubu yang mendukung kebijakan sekolah. Tapi semuanya kita hargai dan kita tampung,” kata Zola.

Ia menyatakan akan menilai dan mengevaluasi seobjektif mungkin sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bila ada pungutan, uang tersebut juga harus jelas penggunaanya dan transparan.

Salah seorang siswi yang melakukan aksiitu meminta pihak sekolah agar menghilangkan pungutan yang komite serta yang praktik.

“Tidak semua siswa di SMK Negeri 9 Muarojambi anak orang mampu, banyak juga orang yang tidak mampu,” katanya.

Selain itu menuntut transparansinya penggunaan dana BOS, ia menilai pihak sekolah telah memberatkan siswa dengan adanya berbagai pungutan dari pihak sekolah tanpa dirapatkan dahulu dengan wali murid.

Sementara itu dari kubu terpisah salah seorang siswa yang mendukung kebijakan sekolah tersebut menyebutkan uang komite dan uang praktek besarannya hasil kesepakatan para orang tua.

“Bila uang komite itu sudah kesepakatan oleh orang tua, sebelumnya sudah dilakukan rapat mengenai besaran uang komite dan sudah disetujui oleh orang tua,” kata pelajar itu.

“Uang itu untuk pendidikan mereka, ilmu itu tidak gratis, tapi mahal. Kami malu seharusnya masalah ini diselesaikan dan di sekolah saja, bukan di sini,” katanya.

*Ant

Artikel ini ditulis oleh:

Antara