Massa yang tergabung dalam Forum RT-RW DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, Jumat (16/9/2016). Massa yang terdiri dari elemen pengurus RT-RW se-DKI Jakarta tersebut mengajak masyarakat untuk tidak memilih Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub 2017 karena dinilai tidak dapat menyatu dengan rakyat.

Jakarta, Aktual.com – Sekjen Forum RT/RW Lukmanul Hakim berharap pertemuannya dengan bakal calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan memberikan masukan bagi penguatan kelembagaan RT/RW ke depan. Utamanya penguatan secara hukum, yakni melalui peraturan daerah (Perda).

“Perda untuk RT/RW ini sebagai pintu gerbang, (selama) belum ada. Dan ini menjadi lucu, di DKI belum ada Perdanya. Kami berharap ke depan ini prioritas untuk melihat peran RT/RW sebagai peran sosial di tingkat bawah, dia harus dibuat Perdanya,” terang Lukmanul di kediaman Boy Sadikin, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/9).

Dengan adanya Perda, RT/RW secara langsung mempunyai payung hukum yang berimbang dalam melakukan aktivitas kegiatan sosial masyarakat. Apalagi keberadaan RT/RW di masing-masing daerah sudah mewakafkan dirinya untuk membantu pembangunan di DKI baik di tingkat atas maupun bawah.

“Janganlah kita ini dibredel lagi perannya. Harusnya diberikan keleluasaan sebagai ketokohan Ketua RT/RW bisa berjalan maksimal,” jelasnya.

Foru RT/RW, lanjut Lukmanul, dalam pertemuan dengan bacagub Anies Baswedan menyodorkan 9 item kontrak politik. Salah satunya butirnya menyangkut penataan, penguatan kelembagaan RT/RW untuk dipelajari dan selanjutnya ditandatangani oleh pasangan Anies-Sandi.

“Tidak semua Forum RT/RW mengarah kepada Pak Anies Baswedan, ada juga ke Pak Agus (Harimurti Yudhoyono). Dan kita mengembangkan ini sesuai dengan pasangan yang ada dua calon ini,” kata dia.

“Kita tidak melihat petahana. Forum RT/RW sudah sangat kecewa, sehingga yang tergabung dalam forum ini tidak mendukung petahana,” demikian Lukmanul.

 

*Sumitro

Artikel ini ditulis oleh: