Jakarta, Aktual.com — Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengkritisi kinerja dan efektivitas Satuan Tugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) Dinas Sosial (Dinsos).
Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, mengomentari terbongkarnya kasus eksploitasi anak di bawah umur oleh Polres Jakarta Selatan.
“Kan satgas ini khusus dibentuk menanggulangi masalah PMKS. Tapi, kasus eksploitasi tersebut justru berhasil dibongkar kepolisian,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/3).
Eks dirut PD Pasar Jaya itu pun menduga, mulai banyaknya masyarakat yang direkrut Pemprov DKI untuk membantu program pemda pada beberapa tahun terakhir, tak terlepas dari momen pilkada 2017.
“Kenapa enggak? Karena mereka, seperti PPSU dan PHL yang ada di tiap dinas juga, kan saat mendaftar, menyerahkan KTP-nya. Ini bisa jadi untuk diserahkan ke timses petahana yang maju dari jalur perseorangan,” bebernya.
“Program tersebut juga bisa untuk pencitraan petahana, karena dianggap bisa mengatasi masalah pengangguran,” imbuh Prabowo.
Dan tidak menutup kemungkinan, ucap anggota Komisi D DPRD DKI itu, para pegawai honorer tersebut dimanfaatkan sebagai jaringan tim pemenangan petahana.
“Bukan hal mustahil juga, para koordinatornya, PNS yang tiap instansi teknis terkait, disiapkan sebagai koordinator pemenangannya,” tutup Prabowo.
Diketahui, jajaran Polres Jaksel berhasil mengungkap kasus eksploitasi anak di bawah umur di kawasan Blok M, Kebayoran Baru.
Para korban, umumnya dipekerjakan sebagai pengamen, pengemis, joki 3 in 1, hingga loper koran oleh orang tak bertanggungjawab.
“Dan perkembangan hari ini, tersangka menjadi empat orang, yakni IR, MR, ER, SM,” beber Kapolres Jaksel, Kombes Wahyu Hadiningrat, di kantornya, Jumat (25/3) lalu.
Sedangkan empat anak yang menjadi korban, dua diantaranya dibawa ke safe house Bambu Apus, seorang bayi berumur enam bulan dirawat di RS Pusat Pertamina, dan seorang lainnya telah dikembalikan ke keluarganya.
Artikel ini ditulis oleh:
