Jakarta, Aktual.com – Rakyat Indonesia disebut lebih cenderung memilih pemimpin yang antikorupsi.
Hal ini tercermin dalam hasil survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini (KedaiKOPI), sebagaimana diumumkan di Jakarta, Kamis (26/7).
Survei KedaiKOPI menunjukkan bahwa korupsi masih masuk empat besar masalah yang dihadapi Indonesia saat ini, bahkan mayoritas publik menginginkan figur pemimpin yang antikorupsi.
“Latar belakang wakil presiden yang diinginkan publik adalah aktivis antikorupsi, yaitu sebesar 90,2%,” kata peneliti lembaga survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/7).
Di posisi kedua latar belakang cawapres yang diinginkan publik adalah seorang akademisi dengan persentase 86,1%, militer 83%, ulama 80,8%, dan pemimpin daerah 79,4%.
Berdasarkan sigi KedaiKOPI menunjukkan bahwa masalah korupsi masih menempati empat besar permasalahan utama di Indonesia.
Permasalah utama yang dihadapi Indonesia adalah perekonomian terkait dengan tingginya harga kebutuhan pokok sebesar 39,8%, kedua pengangguran sebesar 24,4%, terorisme 7,4%, dan korupsi 6,6%.
Selain itu, menurut dia, hasil sigi tersebut juga mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih sebesar 90,7% tidak menyetujui jika mantan napi tindak pidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Publik juga masih menaruh asa agar pemerintahan ke depan memiliki komitmen antikorupsi yang tercermin dari jawaban responden tentang latar belakang calon wakil presiden yang didominasi dengan jawaban pegiat antikorupsi sebesar 90,2%.
Lembaga survei KedaiKOPI juga melakukan serangkaian focus group discussion (FGD) pada tanggal 23 Juli 2018 untuk mendapatkan gambaran keinginan publik setelah pemberitaan OTT Kalapas Sukamiskin oleh KPK.
Menurut dia, dari hasil FGD tersebut terungkap hanya 45% peserta FGD menganggap pemerintahan Joko Widodo lebih baik dalam menangani korupsi jika dibanding pemerintahan sebelumnya.
Sementara itu, sebanyak 17% menganggap lebih buruk dan 38% memandang bahwa penanganan korupsi di rezim ini dan yang lalu sama saja.
Mayoritas peserta FGD menyatakan bahwa pemerintahan saat ini tidak lebih baik daripada pemerintahan yang lalu dalam penanganan korupsi. Hal ini merupakan “lampu kuning” bagi Jokowi.
Menurut dia, perlu terobosan untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memberantas korupsi.
Survei KedaiKOPI dilakukan pada tanggal 3-7 Juli 2018 dengan melibatkan 1.148 responden di 10 provinsi dengan jumlah pemilih terbesar.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
