Menteri Kabinet Kerja mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo untuk membahas Penilaian Standar Bisnis di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5). Rapat tersebut juga membahas mengenai kemudahan berusaha (ease of doing business), ijin investasi, IMB, pendaftaran properti, ijin PLN untuk penyambungan listrik, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, akses perkreditan, perlindungan pada investor minoritas, penegakan kontrak, serta penyelesaian perkara kepailitan. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16

Jakarta, Aktual.com – Beredarnya isu perombakan Kabinet Kerja Jilid II dalam sepekan terakhir dinilai sebagai upaya untuk mempengaruhi dan mendikte Presiden Joko Widodo. Upaya itu sengaja dilakukan pihak-pihak tertentu yang mengegolkan kepentingannya di pemerintahan.

“Saya menilai seperti ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi dan mendikte Presiden mengenai rencana reshuffle,” terang Sekjen ProDEM, Sayto Purwanto, kepada Aktual.com, Rabu (6/7).

“Kelompok berkepentingan tersebut terlihat memaksa Presiden. Hal ini dapat merugikan stabilitas negara dan dapat memperburuk hak istimewa Presiden Jokowi yang sudah menunjukkan etos kerja tinggi,” sambungnya.

Isu reshuffle pada lima pos kementerian yang akan diumumkan Presiden Jokowi pada 14 Juli 2016 usai lebaran, terkesan hanya sebagai ‘kerokhiman’ karena beberapa nama yang posnya sangat teknis.

Dan lagi, nama-nama calon penggantinya, disebut Satyo, tidak memiliki kompetensi kementerian yang akan dipimpinnya. ProDEM menduga nama-nama yang diisukan masuk kabinet merupakan endorsment para penganggu Presiden sekaligus mengalihkan kegagalan di pos kementerian lainnya.

Ia mencontohkan bagaimana kementerian teknis di bidang ekonomi hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang kinerjanya buruk. Kementerian teknis itu adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan kementerian yang menangani masalah pangan nasional.

“Semua berkinerja buruk sampai membuat APBN berdarah-darah, di sektor ekonomi ini adalah rekrutmen gagal dan mencoreng kinerja Presiden,” jelasnya.

“Saya khawatir resultante kegagalan ini menjadi bencana politik ekonomi bagi pemerintahan Jokowi setelah Idul Fitri. Rekrutmen yang paling sukses adalah Menteri KKP dan Menko Maritim,” demikian Satyo.

Dalam sepekan terakhir diketahui beredar isu reshuffle Kabinet Kerja Jilid II. Presiden melalui pesan berantai pada grup whats up (WA) dan BlackBerry Messenger (BBM) disebutkan akan mengumumkannya pada 14 Juli 2016.

Dalam pesannya, ada lima menteri yang disebut-sebut bakal diganti dan atau berpindah pos kementerian. Pertama, Menteri BUMN Rini Soemarno digeser menjadi Kastaf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki. Kursi BUMN diisi Hendri Saparini. Sementara Teten diangkat menjadi Menteri Agraria menggantikan Ferry Mursidan Baldan.

Dua kader partai baru pendukung pemerintah, Golkar dan PAN, diberikan kepada Idrus Marham sebagai Menteri PDT dan Transmigrasi menggantikan Marwan Ja’far. Adapun PAN diberikan kepada Mulfachri Harahap menjadi Menpan-RB menggantikan Yuddy Chrisnandi.

Ferry dan Marwan tidak akan mendapatkan kursi baru alias out dari Kabinet Kerja. Sementara Yuddy akan ditempatkan di pos baru sebagai Kepala Staf Penasehat Wakil Presiden menggantikan posisi Sofwan Wanandi.

 

Laporan: sumitro

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS