Jakarta, Aktual.com — Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Lola Easter menyebutkan, selama ini Kejaksaan Agung tidak ada pembenahan sistem. Terutama di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.
“Perbaikan kinerja internal sistem di dalam Kejagung tidak ada yang baru, hanya merupakan sistem yang ada. Kepemimpinan HM Prasetyo patut dievaluasi, apabila dalam satu tahun tidak ada perubahan berarti,” ujar dia ketika dihubungi, Kamis (7/1).
Terlebih, lanjut dia, selama satu tahun belakangan ini Kejagung di bawah kepemimpinan Prasetyo tidak menunjukkan perubahan sistem reformasi birokrasi. Belum lagi, minimnya akuntabilitas kinerja hingga dugaan politisasi kasus yang ditangani Kejagung.
“Proses penegakan hukum rentan dipolitisasi. Sehingga, evaluasi pun harus segera dilakukan, terlebih lagi performa Kejagung mendapatkan kritik dari sejumlah pihak, serta masih banyak kasus yang harus ditangani dan diselasaikan,” kata dia
Kemenpan-RB mengeluarkan penilaian terhadap sejumlah instansi dan aparatur pemerintah. Penilaian tersebut didapat atas akuntabilitas kinerja aparatur terkait setiap tahunnya. Selain itu, penilaian berdasarkan reformasi birokrasi yang sesuai visi-misi dan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Hasilnya pun mengejutkan, ada beberapa aparatur pemerintah yang mendapatkan nilai minim alias rapor merah. Salah satunya Kejagung di bawah kepemimpinan HM Prasetyo. Korps Adhyaksa pun berada di posisi terakhir berdasarkan penilaian Kemenpan-RB.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
