Pangi pun sepakat bila KPK bekerja hanya ikut-ikut trend dalam mengungkap sebuah kasus. Khususnya, kasus e-KTP.
“Selama ini kinerja nya begitu (ikut trend). Bekerja berdasarkan opini dia sendiri. Tapi enggak tau kemaren EKTP ini siapa yang munculkan isunya,” herannya.
“Kalau KPK yang munculkan ya patut dicurigai juga. Karena KPK sudah lelah juga dengan reklamasi. Dimainkan lah isu E-KTP ini. Sehingga konsentrasi orang meluas ke e-KTP. Banyak aktor, banyak kepentingan, sidangnya panjang, dan cukup memetakan atmosfer politik juga. Maka ada apa dengan KPK ?,” tambah Pangi.
Kecurigaan terhadap KPK yang bekerja berdasar “order”, sambungnya, yakni pernyataan Ketua KPK yang memantik tensi politik dengan menyebut banyak pejabat penting yang terlibat dengan aroma teka-teki.
“KPK bilang begini, orang yang diumumkan adalah orang penting yang akan memantik tensi politik. Tapi dia sendiri sudah berpolitik. Kalau tidak ya ngapain juga KPK ngomong begitu terkesan ini takut, ada nama nama besar,” cetusnya.
Pangi menambahkan, kini kinerja KPK syarat dengan agenda setting. Yakni memunculkan gelembung isu yang bisa mengeser isu lainnya. Agenda setting itu merebut opini publik, mengacaukan sinyal kasus yang ada dengan memantik kasus baru. Penjelasannya, mengejar kasus e-KTP, meninggalkan kasus sumber waras dan reklamasi yang sempat geger.
“Agenda setting ini untuk meredam atau menutup kasus lainnya yang juga sempat muncul dan memekakkan atmosfir politik,” pungkas Pangi. (Nailin In Saroh)
Artikel ini ditulis oleh:
