Untuk itu dia meminta kewenangan penyusunan data yang dimiliki oleh TNP2K harus ducabut. Dia khwatir, seiring adanya perencana pengalihan subsidi LPG 3 kilogram kedalam Kartu Keluarga Sejahtera akan memicu sekalahan berulang.
“Sebaiknya TNP2K bukan menyusun data, tapi mengeksekusi program program kemiskinan. yang punya atau mencari data seharusnya, semuanya mengacu BPS agar tidak terjadi perbedaan data kemiskinan lagi.”
[Dadangsah Dapunta]
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
