Jakarta, Aktual.com – DPR RI menilai program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah berjalan dua bulan, belum sesuai dengan yang diharapkan.  Program yang tujuannya untuk mengejar dana-dana milik pengusaha besar yang parkir di luar negeri, ternyata malah menggegerkan publik.

“Jadi, dulu itu kami khawatirkan ada hal yang pasti bakal akan terjadi. Dan ternyata saat ini, sudah menjadi kenyataan,” kata Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika, saat bincang-bincang Geger Tax Amnesty di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (3/9).

Terkait kekhawatiran dia, pertama adalah masalah sosialisasi yang sangat tinggi, mengingat pemahaman publik itu penting. Kedua, terkait dengan pemahaman dari pejabat pajak sendiri yang banyak tidak pas terkait amnesti pajak.

“Dan ketiga, target dana pajak yang mau dikumpulkan. Semestinya lebih banyak menyasar ke dana di luar negeri. Makanya saat ini pencapaiannya kecil,” ujar dia.

Menurut Kardaya, hal-hal seperti itu dulu sempat dibahas di DPR dan dikhawatirkan akan terjadi oleh kalangan anggota DPR. “Dan ternyata saat ini sudah kejadian, makanya pencapaian tersebut hingga saat ini masih belum memuaskan,” kata dia.

Apalagi program ini harus berhasil dan jangan terjadi dua kali. Karena ini adalah pertaruhan negara dan nama naik bangsa. “Jika program ini gagal, maka Indonesia akan ditertawai oleh masyarakat internasional. Diberi ampunan saja masih juga tidak ada yang mau ikut.”

Belum berhasilnya tax amnesty menurut dia terjadi akibat masih rendahnya tingkat kepercayaan publik atau pengusaha. Apalagi bicara target juga sangat besar, baik tebusan maupun deklarasi dan repatriasinya.

DPR sudah pernah mengingatkan pemerintah. Tapi pemerintah selalu mengklaim memiliki data pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri sehingga menargetkan repatriasi sebanyak Rp1.000 triliun. “Pemerintah yakin betul akan hal itu. Katanya dengan uang itu akan menggerakan ekonomi. Karena itu seperlima dari APBN. Itu kita ingatkan terus,” pungkas dia. (Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh: