Pembangunan kilang minyak Pertamina molor. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Analis dari APEI Salamuddin Daeng menilai sektor energi Indonesia tengah dilanda kemelut, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah telah menyebabkan sektor energy Indonesia berada di tepi jurang. Kondisi kritis yang sedang dihadapi sektor energy Indonesia menjadi penyebab dari keterpurukan nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Apabila keadaan ini terus berlanjut maka tidak mustahil krisis ekonomi ke depan akan lebih parah dari krisis 98.

“Indonesia mengalami defisit migas yang sangat besar dalam empat setengah tahun terakhir. Defisit akibat impor minyak mencapai USD117,81 miliar, luar biasa besar,” ujar Daeng dalam diskusi yang digelar Asosiasi Pengamat Energy Indonesia (APEI) di Jakarta, Rabu (26/9).

Pemerintah, kementrian ESDM, SKK migas, Menteri BUMN seolah menonton saja penurunan produksi migas. Mafia impor minyak semakin leluasa dan merajalela mengambil keuntungan atas defisit migas yang dihadapi Negara ini. Sementara Pendapatan Negara dari migas terus merosot. Tahun 2014 pendapatan Negara dari migas mencapai Rp.154,75 triliun, tahun 2017 hanya Rp.57,4 triliun (data Bank Indonesia).

“Tidak ada sama sekali kebijakan, maupun terobosan dalam mengatasi masalah ini. Bahkan kita tak punya tanggap darurat terhadap bisnis strategis. Padahal semua dirut tersandera, Nicke dan Sofyan Basir tersandera PLTU riau 1,” terangnya.

Menururntya, Perusahaan Negara yang bergerak di sektor migas yakni Pertamina menjadi sapi perahan demi ambisi pemerintah. Negara mengalihkan sebagian tanggung-jawabnya dalam melakukan subsidi migas kepada BUMN Pertamina. Pemerintah menetapkan harga BBM premium, tapi menolak memberikan subsidi. Subsidi telah dipangkas dalam jumlah yang significant setiap tahun. Pertamina sekarat karena menanggung tanggung jawab memproduksi dan mendistribusikan BBM satu harga dan BBM penugasan.

Senada dengan Daeng, Marwan Batubara menilai sektor energi sedang menghadapi masalah terkait menurunya kurs rupiah yang anjlok terhadap dolar AS. Penurunan tersebut karena tinggi kebutuhan dolar akibat lebih banyak impor daripada ekspor, akhirnya ada defisit neraca perdagangan.

“Salah satu penyebab utama adalah impor BBM. Indonesia memiliki kapasitas sekitar 1 juta barel. Kemampuan produksi hanya sekitar 750 ribu barel per hari, konsumsi mencapai 1,4 juta sehingga selisihnya diimpor berupa minyak mentah dan BBM. Artinya, setiap hari RI harus impor minyak rata-rata 700 ribu barel per hari, terdiri dari impor BBM maupun minyak mentah dengan menggunakan mata uang dolar,” ujar Marwan.

Padahal harga minyak terus merangkak naik dibandingkan tahun 2015 sekitar USD30 hingga saat ini yang menyentuh USD71-72. Impor minyak tersebut membuat Current Account Defisit semakin dalam dan membuat nilai tukar menurun. Disisi lain, BBM alternatif tidak berkembang, misalnya penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) hanya 10 persen.

“Kebutuhan naik, namun tidak diiringi pengembangan energi alternatif, diperparah lagi dengan penurunan produksi migas. Akhirnya tekanan terhadap rupiah semakin dalam,” jelasnya.

Di dalam OPEC kemarin, Iran diembargo oleh AS. Artinya, sebagai produsen minyak, Iran dilarang melakukan ekspor. Sedangkan pembeli minyak dari Iran pasti akan di sanksi oleh Amerika Serikat. Diperkirakan akan ada pengurangan 90 juta barel per hari. Kurangnya pasokan minyak tersebut akan mengerek naik harga minyak dunia.

“Bagi indonesia, potensi rupiah anjlok akan semakin besar dilihat kenaikan minyak global,” terangnya.

Salah satu solusi yaitu memperkuat BUMN dengan memberikan modal atau membiarkan BUMN berkembang sesuai fungsinya. Misalnya, bagi BUMN Pertamina dengan membeli lapangan baru, atau melakukan eksplorasi lapangan baru.

“Namun yang terjadi adalah BUMN dijadikan sapi perah, misalnya tahun lalu kerugian pertamina jual solar dan premum karena minyak naik mencapai Rp12 triliun. Kerugian tersebut karena subsidi BBM tidak dinaikkan, akhirnya Pertamina tidak mampu cari sumber baru, apalagi cari kilang karena tak punya uang. Itu karena kebjiakan pemerintah yang salah. Siapa yang bertangggung jawab? ya Presiden,” ujar Marwan.

Salah satu langkah pemerintah yaitu kebijakan B20, kebutuhan akan devisa berkurang kerena B20 tanpa menggunakan komponen impor. Akan ada 2,5juta KL biodisel dengan penghematan mencapai USD1 miliar. Namun kebijakan ini jangan hanya untuk menyelamatkan bisnis CPO.

“Kebijakan ini diharapkan dapat berlanjut terus, apalagi pemilik bisnis CPO hampir 40 persen swasta, BUMN hanya 5-6 persen maka konglomeratlah yang berkuasa. Jangan sampai kebijakan ini hanya untuk kepentingan pengusaha sawit, dengan mengesampingkan kepentingan rakyat,” pungkasnya.

(Ismed Eka Kusuma)