Petani memanen garam di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (8/8). Petani garam rakyat berharap pemerintah agar tidak memberikan kemudahan perizinan kepada pengusaha untuk mengimpor garam sehingga produksi garam rakyat pada musim tahun ini terserap sepenuhnya. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/aww/15.

Jakarta, Aktual.com – Kelangkaan garam dalam beberapa waktu belakangan disebut-sebut terjadi karena buruknya kinerja pemerintahan Joko Widodo. Beberapa kementerian yang membidangi masalah ini dinilai tidak becus dan bobrok sehingga menimbulkan masalah yang tragis ini.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, menyatakan, kebobrokan ini bermuara dari kebijakan yang tidak tepat sasaran sehingga berujung pada implementasi yang melenceng jauh dari pemenuhan garam di dalam negeri.

“Buruknya kinerja pemerintah di bidang pergaraman, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, serta PT. Garam, merupakan pangkal persoalan kelangkaan garam di tahun 2017,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima Aktual, Jum’at (28/7).

Bahkan Halim menyebut beberapa kementerian tersebut kerap menjadikan cuaca sebagai kambing hitam dari kelangkaan garam ini. Tidak hanya itu, Halim bahkan menyatakan bahwa kementerian-kementerian yang seharusnya mengurusi garam justru mengacuhkan produksi garam di dalam negeri karena tidak melakukan koordinasi dengan baik.

“Memang buruk kinerja per kementeriannya, Mas. Karena sudah buruk di tingkat kementerian, maka amburadul di level koordinasi antar-kementerian,” ucap Halim ketika dikonfirmasi oleh Aktual.

“Dua-duanya, saking nggak becusnya, alam atau cuaca buruk yang mereka salahkan,” jelasnya mengenai kebijakan dan implementasi yang buruk di lapangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS